Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Minta Peningkatan Pengawasan di Wilayah ZEE

Kompas.com - 22/03/2016, 07:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta meningkatkan operasi pengamanan di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat di seluruh wilayah Tanah Air.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan, peningkatan pengawasan perlu dilakukan menyusul aksi pencurian ikan yang dilakukan kapal China yang berakhir terjadinya insiden di Perairan Natuna. (Baca: Penangkapan Pencuri Ikan di Natuna "Diganggu" Kapal China)

Menurut dua, bukan kali ini saja kapal penangkap ikan asal China berulah di Indonesia.

"Beberapa kali kapal-kapal China lolos dari jerat hukum di Indonesia, termasuk yang paling baru di laut Maluku," kata dia, melalui pesan singkat, Selasa (22/3/2016).

Insiden di Natuna berawal ketika kapal penjaga pantai China melakukan perlawanan terhadap KP Hiu 11 milik KKP.

Saat itu, KP Hiu 11 sedang menarik KM Kway Fey yang disinyalir melakukan pencurian ikan. Kapal aparat China itu menabrak Kway Fey.

Dugaannya adalah agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.

Tantowi menilai, adanya perlawanan yang dilakukan aparat China itu menunjukkan jika upaya pencurian ikan yang dilakukan kapal China selama ini dilindungi pemerintah mereka.

Selain itu, China juga merasa terganggu dengan ketegasan Indonesia terhadap pencuri ikan.

"Semangat KKP dan TNI AL untuk menjaga setiap jengkal wilayah perairan kita dari berbagai pencurian tidak boleh kendor.  Kegiatan patroli di lautan ZEE harus ditingkatkan agar eksistensi kita kelihatan," kata dia.

Tantowi mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang telah melayangkan nota protes kepada Pemerintah China.

Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China. 

"Insiden tersebut hendaknya dijadikan kajian mendalam bagi Pemerintah Jokowi bahwa Pemerintah China yang katanya ingin menjadikan kita sahabat baik, ternyata tidak menghargai kedaulatan kita. Kalau tidak direspon, mereka tidak minat bangun hubungan yang saling menghormati dan menghargai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com