Jokowi Dinilai Lontar Dua Kritik ke SBY Sekaligus, Proyek Mangkrak dan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek mangkrak di Hambalang dinilai sebagai dua simbol yang ingin disampaikan secara tersirat terkait berbagai kritik yang disampaikan presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, kunjungan ke Hambalang bisa ditafsirkan sebagai kritik positif yang menunjukkan Jokowi ingin memperbaiki kesalahan pada masa pemerintahan sebelumnya.

"Kunjungan Jokowi ke Hambalang menjadi simbol atas dua hal besar, mangkraknya pembangunan dan persoalan korupsi," ujar Yunarto saat dihubungi, Senin (21/3/2016).

Menurut Yunarto, kunjungan Jokowi bisa juga ditafsirkan sebagai kritik atas kasus korupsi yang diduga menjadi penyebab mangkraknya pembangunan.

Proyek Hambalang memang tersandung masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah petinggi ditetapkan sebagai tersangka atas korupsi di proyek itu pada 2013 lalu.

Mereka yang menjadi tersangka adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallaranggeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Keduanya merupakan kader Partai Demokrat. Selain itu, ada pula tersangka dari unsur pejabat pemerintahan, yakni mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor dan mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusnidar.

Belakangan, KPK juga menetapkan Andi Zulkarnaen Mallaranggeng alias Choel Mallaranggeng sebagai tersangka.

"Sebagai kritik atas mangkraknya pembangunan dan soal korupsi, yang dilakukan Jokowi dengan mengunjungi proyek Hambalang adalah sah," kata Yunarto.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, kehadiran Presiden Joko Widodo ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, bukan untuk membalas kritikan Yudhoyono.

"Jadi dengan kedatangan Pak Jokowi (ke Hambalang) tidak untuk serang menyerang," kata Hasto saat menghadiri acara Pelantikan Pengurus Ranting PDI-P se-Jakarta Barat di GOR Grogol, Jakarta Barat, Minggu (20/3/2016).

(Baca: Sekjen PDI-P: Kedatangan Jokowi ke Hambalang Tidak untuk Serang SBY)

Hasto berpendapat, sudah sewajarnya Jokowi sebagai presiden turut bertanggung jawab terhadap permasalahan masa lalu yang belum selesai hingga saat ini.