Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Dinilai Tak Etis bila Mengkritik dalam Posisi sebagai Mantan Presiden

Kompas.com - 21/03/2016, 19:25 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, upaya saling kritik yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo adalah hal biasa.

Menurut Yunarto, itu menjadi bagian dari dialektika berpolitik. Tidak ada larangan bagi SBY mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam kapasitas SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Sebagai seorang Ketua Umum Partai Demokrat, SBY sah saja apabila mengeluarkan kritik bagi pemerintahan Joko Widodo," ujar Yunarto saat dihubungi, Senin (21/3/2016).

Namun, kata Yunarto, apabila kritik disampaikan oleh SBY dalam kapasitasnya sebagai presiden keenam RI maka hal tersebut menyalahi etika berpolitik.

Dalam etika berpolitik, kata Yunarto, tidak etis apabila ada seorang presiden yang membandingkan masa pemerintahannya dengan masa pemerintahan presiden lain.

Yunarto menjelaskan, di Amerika Serikat, ada semacam kode etik yang menyebutkan bahwa seorang mantan presiden tidak boleh mengkritik presiden yang sedang memimpin.

Malahan, mantan presiden harus mendukung setiap kebijakan yang dibuat presiden saat ini.

"Kritik boleh dilontarkan apabila tidak menempatkan diri sebagai mantan presiden. Apabila sudah keluar kalimat 'pada masa saya', nah itu yang tidak etis," ujar Yunarto.

Sebelumnya, SBY pernah angkat bicara soal konflik internal Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan.

Presiden keenam RI itu menyebut pemerintah terlalu ikut campur sehingga membuat permasalahan berlarut-larut. (Baca: SBY: Andai Kata Seperti Pemerintahan Saya Dulu...)

SBY dan Jokowi pun dinilai saling melakukan kritik terkait proyek infrastruktur.

Dalam rangkaian Tour de Java, SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Terlebih lagi, kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

Namun, kritik SBY itu kemudian "dibalas" Jokowi dengan melakukan kunjungan ke Hambalang, proyek yang mangkrak pada era SBY.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti berpendapat, dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun, berbalas-balasan.

(Baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

"Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang," ujar Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com