Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Hambalang, Sekjen Demokrat Harap Jokowi Tak Hancurkan KPK

Kompas.com - 20/03/2016, 16:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya ingin menyelesaikan proyek Hambalang pada akhir masa jabatannya.

Namun, SBY konsisten tidak mau mengganggu Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusut dugaan korupsi dalam proyek tersebut.

Saat itu, Menteri Pemuda dan Olahraga yang dijabat Andi Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat ketika itu, Anas Urbaningrum, sudah dijerat oleh KPK. (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Saat Roy Suryo menjabat Menpora menggantikan Andi Mallarangeng pada 15 Januari 2013, salah satu yang sebenarnya ingin dilanjutkan saat itu adalah Proyek P3SON Hambalang," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/3/2016).

"Namun, saat itu baik DPR maupun KPK memerintahkan agar pemerintah dalam hal ini Kemenpora sama sekali tidak menyentuh Hambalang karena statusnya selaku barbuk korupsi," tambah Hinca.

Pada awal 2014, kata Hinca, Roy Suryo yang sempat prihatin dan ingin menyelamatkan aset-aset yang terbengkalai kembali berkonsultasi ke KPK.

Namun, KPK tetap tidak memberi persetujuan untuk melanjutkan proyek Hambalang. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

"Jadi kalau sekarang Menpora Imam Nahrawi dan Presiden Jokowi mendadak ke Hambalang, apakah memang benar-benar KPK sudah merilis barbuk Hambalang tersebut untuk diteruskan kembali? Mengapa zaman dahulu tidak? Ada apa dengan KPK sekarang?" ujar Hinca.

Hinca lantas mengingatkan bahwa KPK didirikan oleh Megawati Soekarnoputri pada 2012. Megawati sebagai seorang ibu dengan berbagai pengorbanan yang sungguh luar biasa sudah dapat melahirkan institusi pemberantas korupsi di negeri ini. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Lalu, kata dia, SBY dengan keteladanan seorang ayah bertanggung jawab membesarkan institusi ini dengan ujian yang sangat berat.

"Kini Jokowi sebagai generasi ketiga haruslah membuat KPK semakin jaya, jangan sampai terjerumus dalam mitos generasi pertama melahirkan, generasi kedua membesarkan, dan generasi ketiga menghancurkan," ujar Hinca.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com