JAKARTA, KOMPAS.com — Selain pemerintah, lembaga penegak hukum, dan komponen masyarakat sipil, partai politik juga seharusnya memiliki peran dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.
Namun, faktanya, banyak koruptor yang muncul dari partai politik. Selain itu, setiap ada kader yang menjadi tersangka korupsi, serta-merta ada upaya defensif dari partainya, bahkan cenderung membela mati-matian.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin tidak memungkiri bahwa banyak partai terindikasi memberikan dukungan terhadap koruptor.
Partai-partai seperti itu membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol menjadi menurun.
"Saat ini tingkat kepercayaan kepada parpol memang sangat rendah. Partai yang terindikasi melindungi koruptor layak ditampik oleh masyarakat," ujar Amir di Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Berangkat dari fakta tersebut, parpol harus membuat kebijakan yang sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi dan mau membuat komitmen bersama.
Hal ini diperlukan mengingat kader-kader dari partai merupakan calon pemimpin yang akan menduduki jabatan di pemerintahan.
Seharusnya parpol langsung melakukan pemecatan bila ada kadernya yang menjadi tersangka dan sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada lembaga penegak hukum.
"Dengan begitu, parpol bisa berharap mendapat dukungan dari masyarakat," ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa masyarakat pun harus memberi perhatian terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh partai politik agar partai-partai seperti itu tidak bisa berkuasa.
"Partai yang dicap korup tak layak lagi didukung oleh masyarakat," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.