Dahlan Iskan Disebut Tak Terlibat Kasus Mobil Listrik, Kejagung Akan Banding

Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi, tidak terbukti melakukan korupsi bersama-sama mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan.

Padahal, dalam berkas dakwaan, nama Dahlan disebut turut merugikan keuangan negara.

"Itu keputusan pengadilan setidaknya kurang tepat, ya. Kemungkinan kita akan banding," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah di kantornya, Selasa (15/3/2016).

Meski namanya disebut dalam dakwaan, Dahlan tidak dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Dasep. Jaksa sebelumnya sudah meminta untuk dihadirkan, tetapi hakim bersikeras hanya meminta membacakan berita acara pemeriksaan.

(Baca: Cita-cita Membuat Mobil Listrik, Perjuangan Dasep Malah Berakhir di Penjara)

"Mana bisa hakim menggali bahwa tidak melibatkan Dahlan Iskan. Ini yang perlu dipertanyakan ya," kata Arminsyah.

Saat ini, Kejagung masih menunggu salinan putusan perkara mobil listrik. Arminsyah berharap salinan tersebut bisa diterima dalam waktu dekat sehingga bisa dipelajari sebelum mengajukan banding.

"Sedang kita upayakan dalam kurang dari tujuh hari kita bisa dapat salinannya. Sehingga, kita bisa membaca kembali putusan tersebut secara lebih detail lagi," kata Arminsyah.

Dalam perkara ini, Dasep divonis tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 17,1 miliar.

(Baca: Pencipta Mobil Listrik Divonis 7 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Rp 17 Miliar)

Dalam putusannya, hakim menganggap terlalu prematur jika menyebut bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Dahlan Iskan.

Sebab, pengadaan 16 unit mobil listrik untuk konferensi APEC tersebut merupakan perjanjian yang disepakati oleh Dasep Ahmadi dan tiga perusahaan yang bersedia menjadi sponsor, yaitu PT PGN, PT BRI, dan PT Pertamina.

Sementara itu, hakim juga membantah pernyataan pengacara Dasep yang menyebut bahwa surat dakwaan Dasep ingin digunakan jaksa sebagai pintu masuk untuk menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka.

(Baca: Dahlan Iskan Tak Terbukti Bersalah dalam Kasus Mobil Listrik)

Adapun kasus mobil listrik berawal dari permintaan Kementerian BUMN pada perusahaan BUMN untuk menjadi sponsor pengadaan 16 mobil listrik pada April 2013.

Mobil ini diadakan untuk mendukung kegiatan operasional Konferensi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada Oktober 2013. Tiga BUMN yang berpartisipasi yaitu PT BRI (Persero) Tbk, PT PGN, dan PT Pertamina (Persero).

Mereka mengucurkan dana lebih kurang Rp 32 miliar untuk pengadaan mobil listrik melalui PT Sarimas Ahmadi Pratama. Namun, mobil listrik yang dipesan kemudian tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan perjanjian.