Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Kejanggalan yang Sangat Amat Aneh bin Ajaib

Kompas.com - 14/03/2016, 13:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnu Nugroho


Daerah Selat Malaka, di wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia, termasuk kawasan di atas pulau Natuna, Tanjung Pinang sampai di sekitar Riau kepulauan pengaturan lalu lintas udaranya berada di pihak otoritas penerbangan Singapura. Wilayah udara ini berada atau menjadi bagian dari FIR (Flight Information Region) Singapura.

Dengan status yang demikian, maka semua penerbangan di wilayah udara tersebut diatur oleh pihak otoritas penerbangan Singapura.

Jangankan berbicara tentang rute penerbangannya, bahkan sejak dari menghidupkan mesin saja, pesawat terbang di wilayah itu harus memperoleh ijin terlebih dahulu. Dengan perkataan lain dapat disebut bahwa pergerakan operasi penerbangan di situ, walau berada di rumah sendiri, kita harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Singapura.

Sebuah kejanggalan yang sangat amat aneh bin ajaib.

Artinya adalah, dalam melakukan operasi penerbangan di wilayah itu, Indonesia berhadapan dengan banyak keterbatasan dan ketergantungan, karena kekuasaan mengatur lalu lintas udara berada di otoritas penerbangan Singapura.

Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 1946 yaitu sejak bahkan Singapura sebagai negara pun belum ada di permukaan bumi ini. Sayangnya hingga saat ini, sudah lebih dari 70 tahun kita merdeka, kondisi itu masih belum berubah juga.

Yang menyedihkan adalah, sampai saat ini masih juga ada beberapa pihak yang melihat itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dikatakan bahwa hal itu adalah sebagai masalah yang hanya berhubungan dengan “Aviation Safety” belaka.

Wilayah udara FIR itu bukan soal kedaulatan tetapi masalah “Aviation Safety.” Itu biasa, banyak negara-negara di Eropa yang wilayah kedaulatannya juga di atur oleh negara lainnya. Di Indonesia juga, ada wilayah kedaulatan Australia disektor Christmas Island yang pengaturannya berada dibawah Otoritas penerbangan RI, jadi biasa dan tidak apa-apa karena sekali lagi itu hanya masalah safety.

Kita sendiri dalam hal mengurus wilayah udara di Soekarno-Hatta saja belum bisa beres, jadi untuk apa mengurus FIR Singapura? Apabila diserahkan juga, kita tidak akan mampu untuk mengurusnya

Banyak yang tidak menyadari, bahwa RI adalah merupakan negara terbesar dan terluas di kawasan Asean. RI adalah terletak pada lokasi yang sangat strategis terutama dalam konteks perhubungan udara di kawasan Asean.

Dari sisi ini saja, tentunya sangat tidak layak bila pengaturan wilayah udara kedaulatan RI diserahkan begitu saja kepada satu negara kecil di kawasan perbatasan yang sangat padat dalam konteks jalur perdagangan global serta berbatasan dengan banyak negara lain di sekelilingnya.

Ini lebih dari sekedar mengandung makna strategis, komersial dan komoditi semata, akan tetapi lebih jauh dari itu, ini adalah masalah kehormatan sebagai bangsa, masalah nasionalisme, masalah harga diri, masalah patriotisme, masalah kebanggaan sebagai bangsa besar, masalah keperdulian terhadap kebanggaan sebagai bangsa bahari (ingat kita adalah negara kepulauan terbesar di seantero jagad ini).

Kita bukanlah Eropa! Ini adalah masalah dignity! Masalah kesadaran berbangsa, kesadaran akan sikap bermartabat sebagai satu nation! Kebanggaan sebagai Saya Orang Indonesia!

Belum lagi bila kita sudah memasuki pembahasan tentang kecintaan terhadap negara bangsa yang otomatis membuat setiap warga negaranya memiliki tugas melekat untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia!

Tidak bisa disangkal oleh siapapun dan oleh teori manapun tentang sistem pertahanan negara yang bisa mengatakan bahwa kawasan Selat Malaka adalah bukan kawasan perbatasan kritis yang bernilai sangat strategis/critical border yang harus menjadi bagian utama perhatian RI dalam menggelar sistem pertahanan nasionalnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com