Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bantah Instruksikan Cabut Dukungan KTP untuk Ahok

Kompas.com - 14/03/2016, 11:58 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya meminta semua kader dan simpatisan mematuhi instruksi menjelang bergulirnya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

Instruksi DPP PDI-P itu terbit pekan lalu yang pada intinya agar kader serta simpatisan PDI-P menjaga soliditas dan tidak melakukan hal kontraproduktif.

"Kami punya disiplin. Kami ingin konsolidasi," kata Hasto saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/3/2016).

Hasto juga membantah jika dalam instruksi DPP PDI-P tersebut mengandung perintah kepada kader dan simpatisan partainya untuk mencabut dukungan kepada bakal calon petahana dalam Pilgub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Hasto, instruksi sangat jelas dan harus dipatuhi semua kader PDI-P.

"Semua akan nurut dengan keputusan partai. Dinamika Pilgub DKI jangan sampai membuat konsentrasi kepada rakyat berubah," ujar dia.

Saat ini, PDI-P masih melakukan proses penjaringan terkait figure yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

Konsolidasi juga dilakukan sampai ke tingkat ranting PDI-P di seluruh Jakarta.

Dewan Pimpinan Pusat PDI-P menginstruksikan jajarannya di Jakarta untuk tetap mendukung tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sampai akhir masa jabatan.

Instruksi itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pada 11 Maret 2016.

DPP PDI-P juga menginstruksikan kepada semua kader untuk tidak mengeluarkan pernyataan di media atau media sosial terkait Pilkada DKI Jakarta yang membuat suasana tidak kondusif.

Surat itu juga menyatakan bahwa pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan domain DPP PDI-P yang diputuskan setelah proses penjaringan calon dilakukan.

Untuk itu, semua kader diminta tidak melakukan gerakan yang menyebabkan terjadinya polarisasi.

DPP PDI-P menginstruksikan semua kader di Ibu Kota untuk merapatkan barisan, menjaga solidaritas, dan terus membangun komunikasi yang baik di antara kader dan tokoh masyarakat dalam upaya persiapan pemenangan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Kader partai yang tidak mengindahkan instruksi ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di partai berlambang banteng tersebut.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai instruksi DPP PDI-P terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta bisa memiliki banyak makna.

Menurut Ray, instruksi tersebut bisa dimaknai agar kader PDI-P mencabut dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama dengan cara menarik KTP yang telah dikumpulkan.

"Sangat bisa diartikan instruksi itu supaya kader mencabut dukungan dari Ahok," kata Ray dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).

Ray mengungkapkan, PDI-P langsung mengeluarkan instruksi itu untuk mencegah adanya manuver yang dilakukan kader atau pengurus PDI-P, apalagi setelah muncul pernyataan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengatakan bahwa majunya Basuki (Ahok) sebagai bakal calon gubernur dari jalur independen adalah bentuk deparpolisasi.

"Akibat pernyataan deparpolisasi berdampak panjang, itu mau di-recovery kembali. Mau disolidkan, yang sudah ke sana (mendukung Ahok) ingin dikembalikan ke pangkuan PDI-P," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com