Demokrasi yang Sebebas-bebasnya Tidak Sesuai Jati Diri Bangsa

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sedikit melakukan kilas balik di depan pelajar dan mahasiswa Riau. Ia menceritakan bagaimana sistem bangsa Indonesia ditetapkan Presiden Indonesia pertama Soekarno.

Bung Karno, kata Zulkifli, pada sidang umum PBB saat itu mengatakan Indonesia tidak mengikuti sistem negara-negara barat yang sangat demokratis dan negara timur yang komunis.

"Bung Karno mengatakan 'Kami punya sistem sendiri yang kami beri nama Pancasila'," ujar Zulkifli saat pembukaan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Olimpiade PPKn Se-Riau di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, Selasa (8/3/2016).

Sejarah telah mencatat, latar belakang lahirnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,  NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika berbeda dengan negara-negara maju.

Zulkifli mengatakan, Indonesia memiliki berbagai suku, bahasa, etnik, 17.000 lebih pulau, dan berbagai latar belakang agama. Semuanya punya mimpi yang sama.

Tetapi beda dengan negara barat. Mereka membentuk sistemnya berdasarkan kesamaan, kulit putih, agama pun sama, Katolik atau Kristen.

"Oleh karena itu, Bung Karno mengatakan tidak mungkin demokrasi sebebas-bebasnya diterapkan di sini karena tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Maka berdirilah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," tutur Zulkifli.

Menurut Zulkifli, negara ini seharusnya menjalankan sistem seperti pada sila keempat Pancasila, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

Namun yang terjadi saat ini pemilihan pemimpin negara atau kepala daerah didasarkan pada suara terbanyak. Zulkifli mengharapkan adanya kajian kampus, salah satunya Universitas Riau, mengenai hal ini.

"Bukan berarti sistem kita sekarang salah. Tapi kita juga perlu mengatakan bahwa sistem demokrasi kita saat ini lebih condong ke barat, bahkan lebih liberal. Maka ini tugas kampus-kampus mengkaji sistem seperti apa yang lebih baik atau cocok untuk negara," kata ia. (adv)