Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta Jokowi Pecat Sudirman Said dan Rizal Ramli

Kompas.com - 07/03/2016, 12:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI-P, TB Hasanuddin, meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil tindakan tegas terhadap menterinya yang kerap membuat kegaduhan.

Hasanuddin menyebutkan, sikap tegas itu khususnya terhadap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang sudah berkali-kali silang pendapat di hadapan publik.

"Saya sarankan kalau sudah diperingatkan dan tetap gaduh terus, sebaiknya dicopot saja. Mereka pun toh bukan menteri-menteri yang pernah die hard atau berdarah-darah mendukung Jokowi saat pilpres kemarin. Kenapa begitu saja kok repot," kata Hasanuddin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Hasanuddin mencatat, setidaknya Rizal dan Sudiman sudah tiga kali silang pendapatnya di depan publik.

Mereka menunjukkan perbedaan pendapat soal proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, perpanjangan kontrak Freeport, dan terakhir pembangunan Blok Masela.

"Sepengetahuan saya, Presiden sudah berulang kali menyampaikan pesan bahkan teguran baik tertutup maupun terbuka soal kegaduhan ini. Agar setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan dalam sidang kabinet atau dikordinasikan secara tertutup, bukan di ruang publik," kata anggota Komisi I DPR ini.

Menurut dia, arahan Presiden Jokowi sudah sangat tepat. Akan tetapi, kedua menteri tersebut terbukti tidak mengikuti arahan itu.

Hasanuddin khawatir, kegaduhan yang berlarut-larut bisa berdampak pada dua hal.

Pertama, muncul kesan bahwa kabinet ini tidak kompak, masing masing pembantu Presiden jalan sendiri-sendiri, dan tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden.

Kedua, kegaduhan ini dapat mengurangi kinerja kabinet dan mendegradasi kewibawaan presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Mengapa para pembantu Presiden yang ditunjuk Presiden malah tidak mengikuti arahannya? Ada apa? Jangan-jangan keberadaan mereka justru punya agenda untuk mengganggu kelancaran pemerintahan Jokowi," ujar Ketua DPD PDI-P Jawa Barat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com