Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sebaiknya Jadikan Kegaduhan sebagai Pintu "Reshuffle"

Kompas.com - 05/03/2016, 17:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu secara cermat melihat kinerja para menterinya.

Menurut dia, silang pendapat yang terjadi antar-menteri dapat menjadi pintu masuk perombakan kabinet bagi Jokowi.

"Saya berharap, ramai-ramai ini menjadi intro reshuffle kabinet. Publik tentu akan memberikan masukan tentang itu," kata Qodari saat diskusi bertajuk 'Menteri Ribut Bikin Ribet' di Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Berdasarkan catatan Kompas, setidaknya sudah terjadi enam kali keributan antar-menteri. Perdebatan terbaru yakni terkait silang pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli soal pengelolaan Blok Masela di media sosial.

Namun, politisi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa tak setuju dengan usulan itu. Menurut dia, akan timbul persoalan baru jika Presiden ingin melandaskan kegaduhan sebagai alasan reshuffle kabinet.

"Lama-lama akan menjadi preseden buruk nantinya. Karena ada faktor like and dislike, orang akan ramai-ramai membuat program keributan nantinya," ujar Dwi.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, jika Presiden ingin me-reshuffle menterinya, maka yang perlu dilihat pertama kali adalah produktivitas menteri tersebut. Dwi juga mengingatkan agar para menteri tak hanya sibuk dengan media sosial. Kecuali, media itu digunakan untuk melaporkan hasil kerja mereka selama ini.

"Kalau memang sosmed dianggap bermanfaat, laporkanlah hasil kerja mereka lewat sosmed. Bukan dengan kenyinyiran yang tidak penting," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com