Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Desak Jokowi Hentikan Kekerasan oleh Aparat di Papua

Kompas.com - 04/03/2016, 16:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia mendesak Presiden Joko Widodo untuk lebih serius menyelesaikan masalah hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua.

Komnas HAM menganggap selama satu tahun lebih kepemimpinannya, Jokowi abai terhadap berbagai masalah HAM yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia itu.

"Kendati tokoh nomor satu Indonesia ini paling tidak dalam satu tahun belakangan telah beberapa kali mengunjungi tanah Papua, namun kehadirannya hanya sebatas mengurusi infrastruktur pembangunan," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam diskusi "Jokowi, kenapa (tak) urus HAM Papua?" di Kantor Komnas HAM Jakarta, Jumat (4/3/2016) sore.

"Fokus ini telah mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat Papua akan tegaknya hak asasi manusia," tambah dia.

Dia melanjutkan, ketika belum tuntas pelanggaran HAM yang terjadi masa lalu selama satu tahun lebih kepemimpinan Jokowi, telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM baru.

Komnas HAM mencatat, setidaknya terjadi penangkapan, penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap kurang lebih 700 orang papua dari periode November 2014-November 2015 yang dilakukan aparat keamanan baik TNI dan Polri.

"Seluruh peristiwa ini dilakukan oleh negara secara terstruktur sistematis dan masif," kata Natalius.

Natalius pun mengakui Komnas HAM tidak bisa berbuat banyak karena belum ada kesadaran dari pemerintah pusat untuk menghentikan kekerasan ini.

Anggota Tim Kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk menambahkan, berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan aparat ini terjadi karena warga Papua sudah mulai mengkonsolidasikan diri untuk bersatu di bawah ULMWP.

Padahal, ULMWP sendiri, kata dia, bukan lah organisasi terlarang.

"Apa dasarnya menyebut kami terlarang? Kami resmi diakui oleh PBB," ujar Markus.

Adapun pengamat hukum Universitas Cenderawasih Marinus Yaung menengarai jenderal-jenderal yang ada di sekeliling Jokowi menjadi penyebab kenapa kekerasan yang dilakukan aparat masih terjadi di tanah Papua.

"Di sekeliling Jokowi itu Jenderal berdarah dingin semua, nyawa bagi mereka murah sekali," ujarnya.

Sementara Peneliti Elsam Budi Hernawan meminta Presiden Jokowi untuk tidak hanya fokus pada persoalan infrastruktur di Papua. Keamanan warga Papua, juga harus dijamin oleh negara.

Dia menekankan bahwa kesejahteraan dan keamanan bukan lah dua hal yang harus dipilih oleh masyarakat Papua.

"Jadi tidak bisa, ah kesejahteraan dulu saja, lalu keamanan belakangan," ucap Budi.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan juga diundang dalam acara diskusi ini. Namun Luhut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan perwakilannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com