Zulkifli Anggap Kegaduhan Kabinet Kurangi Wibawa Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan menilai kegaduhan yang terjadi antara beberapa menteri di kabinet kerja Joko Widodo tidak etis.

Menurut dia, jika ada perbedaan pendapat antarmenteri, maka idealnya diselesaikan di rapat kabinet. Bukan diumbar ke hadapan publik.

"Jangan diumbar di publik. Itu tidak etis. Mengurangi wibawa Presiden," kata Zulkifli di Nam Hotel Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2016).

Zulkifli berharap, ke depannya tak ada lagi gesekan antarmenteri seperti itu. Menurut dia, perdebatan semacam itu bak pasangan suami istri yang bertengkar di depan umum. (baca: Ruhut: Ketika Jokowi Marah, Para Menteri Bisa Dibuang ke Laut...)

Saat ditanya, apakah ia pernah berkomunikasi dengan Presiden terkait hal tersebut, Zulkifli menjawab, tak perlu ada obrolan karena hal tersebut sudah jelas tak pantas dilakukan.

"Enggak usah pakai ngobrol lagi. Otomatis enggak boleh karena ini kan etika," kata Ketua Umum PAN itu. (Baca: Jokowi Marah, Minta Menteri Tidak Saling Serang di Ruang Publik)

Presiden Jokowi sebelumnya berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan. (Baca: Soal Kegaduhan di Internal Kabinet, Jokowi Diminta Belajar dari SBY)

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

(Baca: Jokowi Bakal Evaluasi Menteri yang Sering Bikin "Rame" di Ruang Publik)

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik dan saling sindir di ruang publik.

Catatan Kompas, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW

Beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.