Menteri yang Suka Gaduh Diminta Ikut Pelatihan Kepribadian

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PPP di DPR Arsul Sani menilai, para menteri yang suka membuat gaduh menunjukan bahwa mereka tidak memahami tugas dan fungsi pokok sebagai menteri.

Menurut dia, tak ada asas manfaat bagi masyarakat yang ditunjukan dari perdebatan mereka selama ini.

"Kalau perspektifnya adalah nilai manfaat yang lebih bagi bangsa dan negara, mestinya mereka saling mengisi, melengkapi atau menyempurnakan nilai manfaat itu," kata Arsul dalam pesan singkatnya, Kamis (3/3/2016).

Uniknya, kata dia, para menteri yang kerap berdebat di ruang publik bukanlah berasal dari partai politik, seperti yang terakhir terjadi antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri ESDM Sudirman Said.

"Lalu Mentan (Andi Amran Sulaiman) dengan Mendag (Thomas Lembong), sebelumnya RR (Rizal Ramli) dengan Wapresnya (Jusuf Kalla)," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, kegaduhan yang dibuat para menteri dapat mengancam kewibawaan Presiden Joko Widodo di mata publik. (baca: Jokowi Bakal Evaluasi Menteri yang Sering Bikin "Rame" di Ruang Publik)

Ia mengusulkan, agar para menteri yang kerap membuat gaduh mengikuti pelatihan untuk membangun kepribadian.

"Saya usul perlu dikirim untuk ikut training ESQ -nya Ari Ginanjar Agustian. Biar mereka matang secara kepribadian," kata dia. (Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

Selain pelatihan, Presiden juga perlu memberikan teguran kepada mereka yang berdebat di ruang publik. Jika teguran tak digubris, kata dia, sebaiknya menteri tersebut diganti.

Presiden Jokowi sebelumnya menilai, silang pendapat di antara para menteri yang menjadi pembantunya di Kabinet Kerja merupakan dinamika biasa. Menurut dia, hal ini harus dijadikan pembelajaran.

"Silang pendapat apa? Ya, itu dinamika biasa. Saya masih senyum gini," kata Presiden Jokowi, usai meninjau proyek pembangunan jalan tol Medan-Binjai di Binjai, Sumatera Utara (Sumut), Rabu(2/3/2016).

"Itu menjadi sebuah pembelajaran publik, mana yang benar dan mana yang tidak benar," lanjut Jokowi.

Namun, Jokowi menambahkan, apapun yang terjadi antara para menteri, semuanya harus satu visi dengan Presiden.