Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Maaf ke Warga yang Mengalami Listrik "Byar Pet"

Kompas.com - 01/03/2016, 10:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada seluruh warga yang masih mengalami terputusnya pasokan listrik. Jokowi mengatakan, pembangunan listrik tengah gencar dilakukan.

"Mohon maaf listrik masih byar pet di beberapa daerah. Pembangunan pembangkit listrik sedang gencar dilakukan," kata Jokowi dalam akun twitternya.

Dalam akun Facebooknya, Jokowi mengaku selalu mendapat keluhan tentang listrik yang "byar pet". Perlu waktu 4-5 tahun untuk membangun pembangkit listrik.

"Mohon maaf pada seluruh warga, perlu waktu 4-5 tahun untuk membangun pembangkit listrik. Kita memang terlambat membangun. Kini saatnya bergerak cepat," kata Jokowi.

Posting Jokowi itu ditanggapi oleh para netizen. Sebagian mengeluhkan hal yang sama di wilayah tempat tinggalnya.

"Trutamanya di daerah baturaja pak...apa lgi di perkmpungan.mau nonton tv aja gk bisa klo malem. Biar lmbt membangun asalkan rakyat berpuas hati ats layanan pemerintah pak," tulis pemilik akun Arsyad Putra.

"Terima kasih buat perhatian bapak presiden . saya baru pulang dari pulau Larat di Tanimbar Utara Maluku Tenggara Barat dan pulau wetar di Maluku Barat Daya . listrik disana hidup hanya malam hari saja . kalau pagi sdh tidak berfungsi . mohon uluran tangan bapak presiden utk dapat memperhatikan daerah ini..Terima Kasih," tulis akun Jimmy Rustan L.

"Di daerah saya juga begitu pak..tepatnya di kec.malili,kab.luwu timur,Sulsel.. Tiada hari tanpa mati lampu alias byar pet..bikin perangkat elektronik rusak..bayar listrik makin mahal.. Saya doakan pak jokowi selalu sehat wal afiat..semoga programnya cepat terlaksana," tulis akun Wawan Budianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Nasional
KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com