Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...

Kompas.com - 01/03/2016, 07:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. 

Hal ini untuk menghindari kegaduhan.

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Jokowi ingin regulasi antarkementerian/lembaga saling mendukung, sehingga mendoring iklim investasi di Indonesia lebih ramah.

Tujuan besarnya adalah memancing investor datang, membantu Indonesia memacu pembangunan infrastruktur.

"Hindari tabrakan (regulasi), tidak ada lagi menimbulkan polemik di publik, perbedaan pandangan hanya di forum rapat," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (23/11/2015).

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik, saling sindir di ruang publik.

Alasannya demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat. Tetapi, apa iya?

Menteri ESDM terganggu kolega

Terbaru, pada Senin (29/2/2016) kemarin, Menteri ESDM Sudirman Said merasa kerjanya terganggu oleh seseorang yang ia sebut sebagai koleganya.

Menurut Sudirman, koleganya itu selalu menghambat keputusan yang akan diambil khususnya terkait pengelolaan Blok Gas Masela. (Baca: Rizal Ramli Usul Sidang Kabinet Bahas Blok Masela Disiarkan Langsung)

Ia bahkan menganggap cara menghadapi sang kolega itu lebih berat dari cara menghadapi mafia.

"Kenapa saya sebut kolega itu lebih berat? Kalau yang ganggu itu mafia, betul-betul penjahat, kan menghadapinya enak, kalau ini (kolega) masa berbalas pantun," ujar Sudirman, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Berdasarkan catatan Kompas.com, Menteri yang kerap mengkritik kebijakan sektor ESDM adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Namun, Sudirman menolak menjawab ketika dikonfirmasi mengenai hal itu. (Baca: Rizal Ramli: Sudah Waktunya Harga BBM Diturunkan)

Dalam rencana pengelolaan Blok Masela, Sudirman mengatakan, rekomendasi tim independen adalah pembangunan kilang gas cair (LNG) dilakukan terapung di tengah laut (floating/offshore).

Akan tetapi, Jokowi belum puas dengan penjelasan tersebut karena masih ada perbedaan tajam.

Pendapat Rizal justru sebaliknya. Ia ingin pembangunan Masela menggunakan fasilitas darat dengan pipa (onshore).

Perbedaan pendapat soal Masela masih menjadi konsumsi publik hingga saat ini.

Pemerintah berjanji memutuskan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah setempat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com