Bayang-bayang Putusan MA...

Di sebuah ruangan berlapis karpet tebal, di Jakarta Convention Center, sejumlah ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar tingkat provinsi menitikkan air mata.

Mereka memohon agar Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie tidak mengikuti keinginan pemerintah untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa.

Saat itu, Senin (25/1) malam, beberapa jam menuju penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar. Selama sekitar 30 menit, 34 ketua DPD tingkat provinsi melobi Aburizal sebelum ia mengambil keputusan.

Ada dua opsi, yaitu menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) atau memilih menunggu rampungnya proses hukum.

Dalam kesempatan itu, ketua DPD meminta Aburizal tetap memperjuangkan landasan hukum DPP Golkar hasil Munas Bali 2014. Aburizal diminta tidak memutuskan penyelenggaraan munaslub, yang diyakini adalah keinginan pemerintah.

Namun, kehendak Aburizal sudah pasti. Malam itu, jelang dini hari, rapimnas ditutup dengan rekomendasi munaslub digelar sebelum Mei atau Juni 2016.

Sudah satu bulan berlalu sejak malam penutupan rapimnas itu. Pemerintah telah memilih menghidupkan DPP Golkar hasil Munas Riau 2009.

Tidak ada lagi kubu Munas Bali atau kubu Munas Jakarta. Munas akan diselenggarakan di bawah DPP Golkar hasil Munas Riau, pertengahan April mendatang.

Proses hukum

Sekilas, sampai saat ini semua terkesan baik-baik saja. Jalan keluar politik telah dipilih dan Golkar akan segera memiliki ketua umum baru. Namun, dinamika baru masih bisa muncul karena proses hukum belum sepenuhnya selesai.

Saat ini, masih ada satu putusan yang belum keluar terkait konflik Partai Golkar, yaitu putusan tingkat kasasi yang merupakan kelanjutan gugatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memenangkan kubu Munas Bali.

Jika nanti keluar, putusan MA itu akan menjadi putusan berkekuatan hukum tetap terakhir terkait konflik Golkar.

Tentu muncul pertanyaan, buat apa menunggu hasil putusan MA itu? Toh, saat ini kepengurusan yang berlaku adalah hasil Munas Riau? Bukankah solusi lewat jalur hukum tinggal sejarah?

Terkait pertanyaan itu, ada baiknya mengingat pertemuan 18 Desember 2015 antara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie, dan Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono.

Pada pertemuan itu, dicapai kesepakatan yang melahirkan skema penyelamatan Golkar.