Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD Akan Cari Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Setya Novanto lewat CCTV

Kompas.com - 26/02/2016, 14:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya siap membuka rekaman kamera pengawas atau CCTV untuk mengetahui pelaku dugaan pemalsuan tanda tangan di lembar kehadiran Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.

"Bisa melalui (rekaman) CCTV paling bagus," katanya di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Menurut dia, melalui CCTV itu, dapat diketahui secara pasti pelakunya, apakah orang suruhan Novanto atau ada pihak yang sengaja untuk memancing perhatian publik.

Dia mengatakan, dalam proses verifikasi, MKD akan bertanya kepada Kesekjenan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena setiap data kehadiran fraksi ada satu orang staf yang mengawasinya.

Menurut dia, seharusnya, staf Kesekjenan mengawasi secara ketat lembar presensi tersebut karena untuk memastikan bahwa yang menandatangani adalah anggota DPR bersangkutan.

"Mereka (staf Kesekjenan DPR) biasanya memastikan, kan bisa saja mereka lagi mengobrol lalu kecolongan," katanya.

(Baca: Setya Novanto Diduga Titip Absen, MKD Bisa Usut Tanpa Aduan)

Dasco menjelaskan, perhatian yang tinggi dari masyarakat, khususnya media sosial, menjadi dasar bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memproses dugaan presensi palsu tersebut.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, MKD saat ini sedang memverifikasi kasus tersebut meskipun tanpa aduan, tetapi berdasarkan kuatnya perhatian masyarakat di media sosial.

"Dalam kasus dugaan absensi palsu maupun pelaporan jet pribadi, kami dalam proses verifikasi, yaitu telaah mendalam karena suhu politik di internal Golkar semakin 'panas' jelang munas," katanya.

(Baca: Novanto Tuding Ada yang Sengaja Palsukan Tanda Tangannya di Presensi Paripurna)

Menurut dia, tindak lanjut dugaan pelanggaran yang dilakukan Novanto merupakan bentuk tanggung jawab MKD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota parlemen.

Dasco enggan berspekulasi soal tanda tangan palsu Novanto dalam lembar absen rapat paripurna DPR, Selasa (23/2/2016) lalu, merupakan tindakan sengaja atau tidak.

"Pak Novanto maju sebagai salah satu calon. Bisa saja, ada yang sengaja menandatangani, lalu menyebar foto itu untuk memancing perhatian dan menjatuhkan dia," ujarnya.

Dasco juga memastikan MKD tidak ingin dijadikan alat politisasi dalam kasus pelaporan pesawat jet maupun dugaan pemalsuan tanda tangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com