Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Akui Deradikalisasi Tak Mudah

Kompas.com - 26/02/2016, 08:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pelaksanaan program deradikalisasi cukup sulit dan rumit.

Hal ini karena menyangkut ideologi dan agama.

Upaya deradikalisasi tidak hanya ditujukan bagi pelaku terorisme yang sedang menjalani hukuman, namun juga bagi mereka yang telah bebas.

Ia menyebutkan, sasaran deradikalisasi cukup sulit karena menyangkut tingkat radikalisasi para pelaku terorisme sehingga membutuhkan penanganan berbeda.

Oleh karena itu, Luhut memberikan dukungan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan penguatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Polri, TNI, dan institusi lainnya

"Harus ada sinergi antara seluruh lembaga terkait di bawah koordinasi BNPT dalam menjalankan deradikalisasi. Itu penting karena sasaran deradikalisasi adalah orang-orang yang memiliki level radikalisasi berbeda-beda dari level satu, dua, tiga, dan empat," kata Luhut, saat mengunjungi BNPT di Kompleks Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/2/2016).

Apresiasi BNPT

Luhut menilai, program-program pencegahan terorisme dan deradikalisasi yang dijalankan BNPT cukup baik.

"Jujur, program-program BNPT yang telah berjalan di luar perkiraan saya karena ternyata BNPT sudah cukup maju dalam menjalankan pencegahan terorisme," ujar Luhut

Namun, ia meminta BNPT meningkatkan kinerja, karena tantangan dalam pencegahan terorisme kedepan sangat kompleks.  

"BNPT sudah siap dengan program tapi masih kekurangan personel. Ini akan kami koordinasikan dengan pihak terkait. Intinya pemerintah mendukung program pencegahan terorisme," kata Luhut.

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, pada tahun 2016, BNPT lebih meningkatkan pelaksanaan program deradikalisasi dengan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Deradikalisasi.

Program itu akan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Saud, RAN Deradikalisasi dibuat agar pelaksanaan deradikalisasi di seluruh Indonesia bisa terealisasi secara komprehensif.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com