Jokowi Tabuh Genderang Perang Terhadap Narkoba

Aktivitas peredaran narkoba di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba.

Presiden Joko Widodo secara khusus menggelar rapat terbatas untuk membahas pemberantasan narkoba dan program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, di Kantor Presiden, Rabu (24/2/2016).

Jokowi ingin para pembantunya melaporkan perkembangan terkait masalah narkoba di Indonesia.

"Saya ingin langkah-langkah pemberantasan narkoba lebih gencar, lebih berani, lebih gila lagi. Komprehensif dan terpadu," kata Jokowi, saat membuka ratas.

Jokowi meminta Badan Narkotika Nasional, Polri, TNI, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Ditjen Bea dan Cukai bergerak bersama menanggulangi masalah narkoba.

Selain itu, tegas dalam penindakan, menutup celah penyelundupan, dan menjalankan program rehabilitasi untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba.

Sinergi kementerian/lembaga dan peran aktif masyarakat diyakini menjadi kunci keberhasilan dalam peperangan melawan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Jokowi, narkoba adalah masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini.

Dalam sebuah kesempatan, Jokowi pernah menyampaikan korban meninggal dunia akibat narkoba di Indonesia dalam satu hari mencapai 50 orang.

Dalam satu tahun, korban meninggal dunia akibat narkoba bisa mencapai 18.000.

Pada 2015, jumlah pengguna narkoba yang terdaftar direhabilitasi mencapai 4,5 juta orang.

"Hilangkan ego sektoral, semuanya keroyok ramai-ramai," ujarnya.

Jokowi juga meminta kampanye mengenai bahaya narkoba dilakukan dengan kreatif. Harapannya, masyarakat akan mudah memahami dan tidak berhubungan dengan barang haram tersebut.
Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar BNN rutin melakukan inspeksi mendadak di lembaga pemasyarakatan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas ditengarai sama besarnya dengan aktivitas di luar lapas.

Pengguna, produsen, dan pengedar meningkat

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, aktivitas pengguna, pengedar, dan produsen narkoba di Indonesia saat ini meningkat 13,6 persen.

Pada tahun 2015, Polri berhasil meringkus 50.178 tersangka dari 40.253 kasus. Sedangkan BNN berhasil menangani 665 kasus narkoba.

Lebih dari separuh lapas di Indonesia disesaki terpidana kasus narkoba.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbicara kepada wartawan saat merilis tersangka pelaku teror di kawasan Sarinah, di gedung Div Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (16/1/2016). Mabes Polri merilis tujuh orang yang tewas saat kejadian, dengan empat orang diduga sebagai tersangka, dua orang korban, dan satu masih didalami identitasnya.

Adapun barang bukti narkoba jenis kokain dan heroin disita dalam jumlah lebih kecil. Barang bukti narkoba yang disita Polri diprediksi hanya 20 persen dari jumlah narkoba yang beredar.

Jumlah barang bukti yang disita itu belum ditambah dengan jumlah barang bukti yang disita BNN.

"Ini angka yang bisa membunuh cukup banyak warga kita," ujar Badrodin.

Berdasarkan catatan Polri, narkoba yang masuk ke Indonesia banyak diselundupkan dari Afganistan, China, dan Thailand.

Indonesia menjadi surga bagi gembong narkoba di luar negeri. Menurut Badrodin, gembong narkoba dari luar negeri itu diduga kuat memiliki kaki tangan di Indonesia.

Bahkan, salah satu bandar besar tersebut memiliki kekuatan finansial sampai Rp 3,5 triliun.

Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, penyalahgunaan narkoba telah menjangkit seluruh elemen masyarakat. 

Hal itu diungkapkannya setelah penggerebekan kasus narkoba di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Dalam penggerebekan itu, tim Intel Kostrad dan POM Kostrad berhasil menangkap sejumlah oknum anggota TNI.

Oknum anggota kepolisian, dan anggota DPR masuk dalam daftar pelanggan bandar narkoba yang ditangkap saat penggerebekan.

"Jaringan (bandar) ini kan hebat, bisa pengaruhi seluruh lapisan, termasuk dari TNI, Polri, BNN, macam-macam. Untuk dia bisa tetap melegalkan kejahatan dia, ternaungi, terdukung," ujar Budi.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, sangat memprihatinkan jika ada oknum anggota TNI/Polri yang tertangkap dalam kasus narkoba.

Harus ada langkah khusus untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

"Menyedihkan, kalau sudah TNI/Polri kena (narkoba) itu berbahaya," ujar Ryamizard.

Menanggapi itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, hukuman tegas dan keras untuk gembong narkoba di Indonesia adalah kebijakan yang harus dipahami.

Ancaman hukuman mati untuk bandar narkoba masih akan diterapkan.

Prasetyo menuturkan, pelaksanaan eksekusi mati bandar narkoba gelombang ketiga dilakukan setelah kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil.

Selain itu, kejaksaan juga menunggu proses hukum seluruh terpidana mati telah incraht sebelum eksekusi.

"Tidak tertutup, tapi tahapan eksekusi ini diinventarisasi dulu," tutur Prasetyo. Semoga pemerintah konsisten menabuh genderang perang melawan narkoba.