Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak di 2015

Kompas.com - 24/02/2016, 17:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah memaparkan, dari hasil pemantauan ICW, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak yang disidik.

Di Jawa Timur, terdapat sejumlah 54 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 332,3 miliar dan nilai suap sebesar Rp 2,4 miliar.

Meski begitu, Wana menambahkan, temuan tersebut tak lantas menyebut Jawa Timur sebagai provinsi terkorup. Data ini menjelaskan bahwa aparat penegak hukum di sana banyak menindak kasus korupsi.

"Namun seharusnya jangan cuma sampai tingkat penyidikan, tapi sampai penuntutan," ujar Wana di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).

Sementara itu, daerah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak kedua adalah Sumatera Utara dengan 43 kasus.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 206,9 miliar dan nilai suap Rp 0,5 miliar.

Wana menuturkan, secara berturut-turut, daerah berikutnya dengan jumlah kasus korupsi terbesar adalah Jawa Barat (32 kasus), Nusa Tenggara Timur (30 kasus), Jawa Tengah (28 kasus), dan Riau (22 kasus).

Meski Jawa Timur berada di peringkat teratas, namun di peringkat sepuluh besar provinsi yang jumlah kasus korupsinya paling banyak didominasi oleh provinsi di pulau Sumatera.

Lima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumarera Barat.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menjelaskan, ada banyak faktor yang melatarbelakangi banyak kasus korupsi di suatu daerah.

Salah satunya adalah faktor penegak hukumnya aktif, angka korupsi yang memang banyak di daerah tersebut atau karena banyaknya jumlah pegawai pemerintah daerah.

"Bisa karena di sana banyak pemda, baik pemkab maupun pemkot. Kan kasus korupsi terbanyak di sektor keuangan daerah," kata Febri.

Ia pun memaparkan, sepanjang 2015 terdapat 105 kasus korupsi di sektor keuangan daerah dengan kerugian negara sebesar Rp 385,5 miliar.

Bisa pula karena angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah bersangkutan tinggi. Misalnya seperti provinsi Riau.

"ABPD kan cukup besar dibanding daerah lainnya, baik di Sumatera atau provinsi lain di Indonesia," tuturnya.

Adapun pemantauan yang dilakukan ICW dilakukan dalam periode 1 Juli hingga 31 Desember 2015 dengan sumber website resmi Institusi Penegak Hukum serta pemberitaan di media massa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com