Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Akui Laporkan Pencemar Nama Baik Ketua DPR ke Polisi

Kompas.com - 23/02/2016, 23:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar yang juga Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas tuduhan gratifikasi karena menggunakan jet pribadi oleh sejumlah lembaga.

Namun, lembaga yang melaporkan kasus itu ke MKD kini balik dilaporkan ke polisi.

Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya telah melaporkan Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP), Adnan dan Anggota Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (Himak) Rizman ke Polda Metro Jaya.

Keduanya dituduh melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Sudah lapor ke Polda Metro Jaya, yang melaporkan Bhaladika. Yang dilaporkan individu, walau kami tahu siapa auktor intelektualnya," ujar Bambang di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/2/2016) malam.

"Nanti kami minta polisi korek dari terlapor," ujar Bambang yang juga anggota tim sukses untuk mengantar Ade Komarudin jadi ketua umum Partai Golkar.

Adapun saat ditanya siapa auktor intelektual yang dimaksud, Bambang enggan menyebutkan nama. Namun, ia menyebutkan bahwa sosok tersebut merupakan salah satu calon ketua umum Partai Golkar.

Bambang memastikan bahwa pesawat jet tersebut adalah miliknya. Sedangkan pengusaha asal Kalimantan yang disebut-sebut sebagai pemilik pesawat tersebut merupakan teman Bambang.

"Itu partner saya. Di LHKPN kan ada saya menyebut soal kepemilikan pesawat," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Barisan Muda Baladhika Karya yang bernaung dalam Sentra Organisasi Karyawan Swagiri Indonesia (SOKSI), menyambangi Polda Metro Jaya.

(Baca: Ke Polda, Ormas Sayap Golkar Ingin Laporkan Pencemaran Nama Baik terhadap Ketua DPR)

Mereka mendatangi Polda Metro untuk melakukan konsultasi terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin yang diduga melibatkan Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com