Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Wajar Kader Terpilih sebagai "Netizen" untuk Bertemu SBY

Kompas.com - 20/02/2016, 23:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, menilai kehadiran kader Partai Demokrat sebagai netizen dalam acara kopi darat pembahasan revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu dipermasalahkan.

Imelda menjelaskan, tim media sosial menjaring netizen terpilih berdasarkan komentar terbaik mereka mengenai revis UU KPK.

Dari ribuan komentar yang masuk, pandangan Andri Hermawan yang merupakan pengurus Partai Demokrat Tasikmalaya menjadi salah satu yang terbaik.

"Sangat wajar, seorang kader juga followers Facebook dan Twitter Bapak (SBY) di daerah terpilih. Kan netizen, tidak ada larangan bukan orang parpol," kata Imelda saat dihubungi, Sabtu (18/2/2016) malam.

Imelda memastikan pemilihan Andri adalah kebetulan, bukan disengaja. Imelda sendiri baru mengetahui bahwa Andri merupakan kader Demokrat saat ia memperkenalkan diri dalam forum kopi darat tersebut.

"Buat saya membanggakan sebagai pengurus Anak Cabang di Tasik kepeduliannya tinggi atas isu-isu strategis dan ia mengikutinya dengan baik garis kebijakan partai," ucap Imelda.

Andri sebelumnya mengaku sebagai kader Demokrat saat menyampaikan pandangannya mengenai revisi UU KPK. (Baca: Seorang "Netizen" yang "Kopdar" dengan SBY Ternyata Kader Demokrat

Andri mengatakan ketertarikannya dengan Partai Demokrat karena dirinya aktif mengikuti Twitter SBY dan Instagram Ani Yudhoyono.

"Saya kader Partai Demokrat di Kabupaten Tasikmalaya," kata Andri di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

Dalam pandangannya, Andri secara tegas menolak revisi UU KPK. Menurut dia, draf revisi yang akan dibahas sudah terbukti melemahkan lembaga antirasuah itu.

Dia pun memuji SBY yang menginstruksikan Partai Demokrat untuk menolak revisi ini. Sebaliknya, Andri kemudian menyinggung ketidaktegasan Presiden Joko Widodo soal revisi UU KPK.

SBY pun kaget dan mengaku baru tahu ada kader Demokrat diantara netizen yang hadir. (Baca: SBY Baru Tahu Ada Kader Demokrat di Acara "Kopi Darat" dengan "Netizen")

Kendati demikian, dalam forum tersebut, SBY tetap menganggap Andri sebagai netizen. Andri tidak hadir sebagai kader partai berlambang mercy itu.

"Saudara bukan kader partai. Kalau kader pasti sudah tahu garis dan kebijakan saya tetang isu revisi UU KPK ini," ucapnya.

Acara Kopdar ini digelar setelah sebelumnya SBY meminta pendapat netizen mengenai revisi U KPK melalui akun Twitter dan Facebooknya.

Hadir 26 netizen terpilih dari berbagai kota di Pulau Jawa. Mereka diberi kesempatan satu persatu untuk menyampaikan pendapatnya.

Hampir seluruh netizen yang hadir menolak revisi UU KPK karena dianggap melemahkan. Mereka yang setuju dengan revisi UU KPK juga meminta agar draf yang ada saat ini diubah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com