JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono baru tahu bahwa Andri Hermawan, seorang netizen yang ikut acara "kopi darat" untuk membahas revisi Undang-Undang KPK, adalah kader partainya.
SBY terkejut saat Andri memperkenalkan diri sebagai pengurus Partai Demokrat Tasikmalaya.
"Saya baru tahu di sini ada anggota Demokrat di Jawa Barat," kata SBY saat memberikan pandangannya mengenai revisi UU KPK di acara "kopi darat" yang digelar di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).
Kendati demikian, dalam forum tersebut, SBY tetap menganggap Andri sebagai netizen. Andri tidak hadir sebagai kader partai berlambang mercy itu.
"Saudara bukan kader partai. Kalau kader, pasti sudah tahu garis dan kebijakan saya tentang isu revisi UU KPK ini," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, para netizen dipilih berdasarkan komentar yang diberikan mereka di Twitter dan Facebook SBY.
Dia membantah bahwa yang dipilih adalah netizen yang pro dengan Presiden keenam RI itu.
Andri sebelumnya mengaku sebagai kader Demokrat saat menyampaikan pandangannya mengenai revisi UU KPK.
"Saya kader Partai Demokrat di Kabupaten Tasikmalaya," kata Andri di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016). (Baca: Seorang "Netizen" yang "Kopdar" dengan SBY Ternyata Kader Demokrat)
Andri mengatakan, ketertarikannya dengan Partai Demokrat karena dirinya aktif mengikuti Twitter SBY dan Instagram Ani Yudhoyono.
Dalam pandangannya, Andri secara tegas menolak revisi UU KPK. Menurut dia, draf revisi yang akan dibahas sudah terbukti melemahkan lembaga antirasuah itu.
Dia pun memuji SBY yang menginstruksikan Partai Demokrat untuk menolak revisi ini. Menurut dia, SBY adalah pemimpin yang sangat tegas menolak korupsi.
"Dulu ada kader Bapak yang tertimpa masalah hukum, tetapi tetap Pak SBY menegaskan masalah hukum harus diselesaikan secara hukum lagi," ucapnya.
(Baca: Di Hadapan SBY, "Netizen" Juga Sindir Parpol Pendukung Jokowi soal Revisi UU KPK)
Andri kemudian menyinggung ketidaktegasan Presiden Joko Widodo soal revisi UU KPK. Dia curiga nantinya Presiden Jokowi akan menolak revisi UU KPK setelah RUU tersebut ditetapkan menjadi inisiatif DPR.