Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inikah Pernyataan Penguasa yang Buat SBY Merasa Jadi "Kambing Hitam"?

Kompas.com - 18/02/2016, 12:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai sikap para penguasa saat ini yang sering "mengambinghitamkan" kerja pemerintahannya selama 10 tahun.

Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mencurigai, yang dimaksud SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Sebab, Darmin saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, beberapa hari lalu, sempat mengkritik pemerintahan SBY yang terlambat membangun smelter.

"Pak Darmin itu maksudnya tidak menyalahkan SBY," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Hendrawan menjelaskan, Darmin Nasution merupakan seorang ekonom andal. Ia hanya menyampaikan alangkah indahnya investasi infrastruktur periode lalu bisa lebih tinggi sehingga Indonesia siap menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

Pernyataan serupa juga, sebelumnya, kata Hendrawan, sudah disampaikan oleh Darmin dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P. Dia yakin tak ada niat Darmin untuk menyerang pemerintahan SBY.

"Kita tidak boleh 'mengambinghitamkan' masa lalu," ujar anggota Komisi XI DPR ini.

Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, mandeknya hilirisasi sektor minerba disebabkan kesalahan pemerintah berapa tahun silam.

(Baca: Hilirisasi Tambang, Menko Darmin Anggap Pemerintahan SBY Kehilangan Momentum)

"Pemerintah SBY agak terlambat melakukan pembangunan smelter," ujar Darmin saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Seperti diketahui, Undang-Undang tentang Mineral Batubara lahir pada 2009. Namun, pemerintah baru mendesak pembangungan smelter pada 2014.

Menurut Darmin, saat itu pemerintah sudah kehilangan momentum mewujudkan hilirisasi sektor minerba. Itu karena ekonomi dunia sudah mengalami penurunan.

"Yang namanya hasil smelter itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik untuk dia (bisa dijual)," kata Darmin.

Lewat Twitter, SBY kembali merasa pemerintahannya selama 10 tahun dijadikan "kambing hitam" oleh pihak penguasa. Ia tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud.

Tanpa juga memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Pada Desember 2014, SBY pernah mengungkapkan hal senada. Saat itu, nilai tukar rupiah tengah terpuruk terhadap dollar AS.

Hasil pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat itu, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com