Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Effendi Simbolon Kritik Kebijakan Jokowi Bebas Visa

Kompas.com - 15/02/2016, 13:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengkritik kebijakan bebas visa yang berlakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Effendi, Indonesia lebih banyak mendapatkan kerugian dari kebijakan tersebut.

Ia menuturkan, pemerintah beralasan memberikan bebas visa pada ratusan negara untuk meningkatkan pendapatan devisa negara.

Namun, Effendi menilai mayoritas negara yang diberikan bebas visa adalah negara yang masyarakatnya tidak memiliki tradisi berlibur ke luar negeri.

"Kebijakan bebas visa sebagai solusi untuk meningkatkan devisa, itu tidak setimpal," kata Effendi dalam rapat gabungan antara DPR dengan pemerintah di ruang Banggar, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, dalam rapat Komisi I DPR bersama Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi beberapa waktu lalu, direkomendasikan agar kebijakan bebas visa untuk ratusan negara dibatalkan.

Pemerintah dianggap tidak terbuka dan kebijakan itu dinilai memberikan lebih banyak kerugian. (baca: Berlakukan Bebas Visa, Jokowi Tak Cemas Isu Keamanan)

"Misalnya saya, liburan ke luar negeri bukan karena bebas visa," ujarnya.

Effendi melanjutkan, kebijakan bebas visa untuk ratusan negara juga membuat pengawasan masuk dan keluarnya warga negara asing semakin sulit.

Ia khawatir kebijakan ini akan meningkatkan status Indonesia sebagai negara tujuan kelompok radikal. (baca: Kunjungan Orang Asing ke Indonesia Naik 4,8 Persen di 2015)

"Apakah ada jaminan backpackers itu bawa uang ke Indonesia, apakah ini cara kita mendapatkan dollar?" kata dia.

Pemerintah memberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 84 negara di dunia. (baca: Menpar Usulkan Tambahan 80 Negara Bebas Visa Tahun Ini)

Kemudian, pemerintah melakukan penambahan kepada negara hingga akhirnya bebas visa diberlakukan kepada total 174 negara di dunia.

(baca: Penambahan Negara Bebas Visa ke Indonesia Diteken April)

Negara-negara baru yang mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan diantaranya Australia, Brasil, Ukraina, Kenya, Uzbekistan, Banglades, Kamerun, Palestina, Honduras, Pakistan dan Mongolia, Sierra Leone, Uruguay, Bosnia-Herzegovina, Kosta Rika, Albania, Mozambik, Macedonia, El Salvador, Zambia, Moldova, Madagaskar, Georgia, Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Guatemala, Mauritania, dan Paraguay.

Ada beberapa negara yang tidak dimasukkan daftar negara yang diberi fasilitas bebas visa. Negara-negara tersebut merupakan negara yang aktif dalam perdagangan narkoba dan eksportir ideologi ekstrem.

Hal ini dilakukan untuk menghindari Indonesia menjadi ladang baru ideologi ekstrem dan radikal. Juga terdapat negara-negara yang diberi perhatian khusus, yaitu Brasil, China, dan Australia.

Brasil diberi setelah hubungan membaik pasca-konflik diplomatik terkait kasus hukuman mati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com