Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Ketum Golkar dan Terlalu Sibuk, Mahyudin Mundur dari Pimpinan MPR

Kompas.com - 14/02/2016, 10:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Mahyudin mengaku akan mempertimbangkan pengunduran dirinya sebagai Wakil Ketua MPR RI jika nantinya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya dalam Musyawarah Nasional yang akan segera digelar.

Mahyudin akan mundur jika nantinya dia terlalu sibuk mengurusi partai berlambang pohon beringin itu dan tak lagi mempunyai waktu untuk memimpin MPR.

"Kalau jadwalnya terlalu padat, saya tidak sanggup, saya siap melepas jabatan saya sebagai Wakil Ketua MPR. Jangan sampai saya ambil gaji sebagai pejabat negara, tapi enggak kerja. Saya berdosa," kata Mahyudin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (14/2/2016).

Mahyudin mengatakan, rangkap jabatan sebagai ketua umum parpol dan pejabat negara sebenarnya sah-sah saja dilakukan. Bahkan hal ini pernah dilakukan oleh Akbar Tandjung yang merangkap jabatan sebagai Ketua DPR, dan Jusuf Kalla yang merangkap sebagai Wakil Presiden.

Namun, menurut dia, tantangan untuk memimpin Golkar saat ini sudah berbeda pasca-dilanda dualisme kepemimpinan selama lebih dari satu tahun. Butuh waktu dan kerja keras ekstra untuk kembali mempersatukan dan menyolidkan Golkar.

"Belum lagi penurunan jumlah kursi. Secara statistik kursi Golkar terus tergerus sehingga harus ada langkah terobosan yang luar biasa untuk kembali membawa Golkar menjadi partai nomor satu di Indonesia," ucap dia.

Mahyudin mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar di Banjarmasin, Sabtu (13/2/2016). Deklarasi dilakukan di hadapan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat I (provinsi) dan II (kabupaten/kota) dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Selain Mahyudin, saat ini sudah ada calon lain yang sudah menyatakan siap bertarung dalam Munas, seperti Idrus Marham, Aziz Syamsuddin dan Ade Komarudin, dan Roem Kono. Namun, belum ada yang mendeklarasikan diri secara resmi.

Munas Golkar sendiri akan digelar di bawah kepengurusan DPP hasil Munas Riau demi persatuan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang selama satu tahun lebih berkonflik. Baik Aburizal dan Agung sudah sepakat untuk tidak maju lagi dalam kontestasi Munas tersebut. Panitia Munas rencananya akan dibentuk akhir Februari 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com