Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Membingungkan, Definisi Badan Usaha Milik Desa Perlu Diperjelas

Kompas.com - 11/02/2016, 13:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Sukasmanto, mengatakan, definisi dan misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu diperjelas.

Ia mengungkapkan, BUMDes akan masuk ke sektor-sektor ekonomi pedesaan dan bisnis yang sederhana, seperti bisnis kampung wisata.

"Apakah BUMDes adalah social enterpreneurship pedesaan atau semacam badan usaha yang lain. Ini harus diperjelas misi BUMDes itu," ujar Sukasmanto seusai diskusi soal desa, di Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Sukasmanto menambahkan, beberapa rekannya di desa mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi. Saat ini, di desa sudah ada lembaga-lembaga ekonomi seperti Koperasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Paguyuban, dan sebagainya.

Menurut dia, BUMDes harus jelas posisinya.

Pada praktiknya, kata Sukasmanto, masyarakat cenderung asal memiliki usaha dan kemudian dikelola oleh BUMDes.

"Misalnya fotokopi dikelola desa jadi BUMDes," tambahnya.

Salah satu yang mengutarakan kebingungannya adalah Sugeng Handoko, pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang juga hadir dalam acara diskusi tersebut.

Ia mengeluhkan informasi dan model BUMDes yang belum tersosialisasikan dengan baik.

Padahal, pihaknya telah berpengalaman mengelola aset desa berupa potensi alam dan budaya.

Bahkan, pengelolaan aset desa tersebut, kata Sugeng, telah dilakukan lama sebelum ada BUMDes.

"Belum tersosialisasikan dan tidak diketahui secara umum dan komplit. Sempat bingung model dan bentuknya," kata Sugeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com