Ia menekankan, jika DPR melakukan itu, maka citranya akan buruk di hadapan rakyat.
(Baca: "Jokowi Jangan Lagi Berdiri di Dua Kaki dalam Revisi UU KPK")
"Saya sendiri telah bersilaturahim dengan Ketua DPR dan mengimbau agar DPR proporsional dalam menilai KPK serta jangan sekali-kali berniat melemahkannya," kata KH Hasyim, di Jakarta, Selasa (9/2/2016).
Hasyim mengatakan, jika pemerintah ingin meningkatkan wibawanya di hadapan rakyat, maka kabinet harus benar-benar bersih dari korupsi, terindikasi korupsi, atau berbau korupsi dan manipulasi.
"Selanjutnya dapat saya informasikan bahwa pihak yang pertama kali mendeklarasikan gerakan moral antikorupsi adalah NU dan Muhammadiyah. Baru setahun kemudian lahir KPK," ujar mantan Ketua PBNU ini.
(Baca: Peneliti: Revisi UU KPK, Rasa Kepolisian)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.