Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Loyalitas Jero Wacik, Korupsi Menteri, dan Tanda Jasa dari SBY

Kompas.com - 10/02/2016, 06:00 WIB
Wisnu Nugroho

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak banyak bicara. Namun, hasil kerjanya nyata. Itu yang dialami rombongan wartawan yang meliput Susilo Bambang Yudhoyono saat mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan bersiap menjadi calon presiden dari Partai Demokrat tahun 2004.

Sosok tidak banyak bicara itu adalah Jero Wacik.

Kehadiran Jero Wacik di sekitar SBY di masa-masa perjuangan itu kerap tidak disadari. Kesadaran publik akan peran Jero Wacik bagi SBY dan Partai Demokrat baru mengemuka sehari sebelum SBY dilantik menjadi Presiden RI ke-6.

Tanggal 19 Oktober 2004, Jero Wacik yang tercatat sebagai fungsionaris Partai Demokrat dipanggil ke Puri Cikeas Indah untuk diseleksi sebagai calon menteri.

Berbeda dengan calon menteri lain, Jero Wacik yang tidak banyak bicara hanya bertemu dengan SBY kurang dari delapan menit.

Saat itu, alumnus Institut Teknologi Bandung Jurusan Mesin dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Marketing itu diajak berbicara soal pariwisata dan budaya.

Saat masa kampanye SBY, Jero Wacik yang pernah bekerja di Grup Astra selama 20 tahun mengurusi akomodasi peserta kampanye termasuk kendaraan yang ditumpangi wartawan.

Tak lama setelah seleksi itu, Jero Wacik dilantik menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Kiprahnya di Partai Demokrat lantas makin nyata karena jabatannya di pemerintahan.

Puas dengan kerja-kerja Jero Wacik, SBY yang terpilih kembali secara mengaggumkan dalam Pemilu 2009 melantik kembali Wakil Sekjen Partai Demokrat ini sebagai Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014).

Belum selesai masa tugasnya, SBY memberi kepercayaan lebih kepada Jero Wacik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Bersatu II (2011-2014).

Dari jabatan "panas" inilah, kasus korupsi di kementerian yang dipimpinnya terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak berhenti di kasus di ESDM, KPK jauh menyelidiki kasus di kementerian yang dipimpin Jero Wacik sebelumnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com