Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Jokowi Setia pada Rakyat, Dia Pasti Menolak Revisi UU KPK"

Kompas.com - 09/02/2016, 18:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tegas menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Rohaniwan Benny Susetyo menambahkan, terdapat hasil survei yang menyebutkan bahwa Jokowi dicintai oleh sebagian besar rakyatnya. Dengan demikian, jika tak mau kecintaan rakyat terhadapnya berkurang, pemerintah perlu dengan tegas menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK.

"Kalau Jokowi setia pada suara rakyat, dia pasti akan menyatakan menolak revisi itu dan mencabutnya," ujar Benny di Gedung PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2016).

Ia menambahkan, para pembantu Jokowi di pemerintahan juga harus turut menjalankan Nawacita alih-alih menjalankan agenda tersembunyi.

(Baca: Jokowi Minta Kasus Novel Diselesaikan Tanpa Embel-embel)

Dia mengungkapkan, dalam kasus penyidik KPK Novel Baswedan, Jokowi sempat mengatakan agar kejaksaan dan kepolisian segera mencabut kasus tersebut dan tak lagi diperkarakan. Namun, yang terjadi justru ada barter di balik itu.

Novel diminta mundur dari KPK sebagai ganti penghentian kasusnya. Hak tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa para pembantu Jokowi mengingkari Nawacita.

"Jangan sampai Pak Jokowi dipermainkan para pembantunya dengan membunuh ideologinya Pak Jokowi," tutur dia.

(Baca: "Barter" soal Kasus Novel Baswedan Dianggap Pembangkangan terhadap Jokowi)

Ia pun meminta Jokowi tak takut mencopot pembantunya yang menyalahi ideologi Nawacita tersebut. Pasalnya, hal tersebut juga berdampak pada jatuhnya kredibilitas Jokowi di mata publik.

"Maka, Jokowi kembalilah pada Nawacita bahwa dia (Jokowi) adalah pelayan dan pengabdi rakyat. Berarti setia pada rakyat, bukan pada partai dan grup-grup yang menjerumuskan dia," ucap Benny.

Kompas TV Perlawanan Novel Baswedan - AIMAN eps Harapan di Tengah Pelemahan KPK bagian 2

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com