Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ba'asyir Minta Pengadilan Jujur Nilai Kesalahannya

Kompas.com - 09/02/2016, 15:11 WIB

CILACAP, KOMPAS.com - Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir mengaku tidak masalah mendapatkan hukuman asalkan pengadilannya dilakukan secara jujur.

"Yang saya minta supaya jujur di dalam menilai kesalahan saya," kata Ba'asyir saat sidang lanjutan terhadap peninjauan kembali (PK) yang dia ajukan di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/2/2016), seperti dikutip Antara.

Sidang lanjutan dengan majelis hakim yang diketuai Nyoto Hindaryanto serta beranggotakan Zulkarnaen dan Akhmad Budiman itu mengagendakan kesimpulan dan penandatangan berita acara pemeriksaan (BAP).

Saat sidang baru dimulai pada pukul 09.05 WIB, Nyoto menawarkan kepada pemohon maupun jaksa penuntut umum untuk membacakan atau tidak kesimpulan.

Terkait dengan tawaran tersebut, tim penasihat hukum pemohon PK maupun tim jaksa penuntut umum sepakat jika kesimpulan itu dianggap telah dibacakan. (baca: Ba'asyir Divonis 15 Tahun Penjara)

Karena semua pihak sepakat bahwa kesimpulan dianggap telah dibacakan, majelis hakim memutuskan untuk menskors sidang selama 30 menit guna penyusunan BAP.

Namun, sebelum dilakukan penandatanganan BAP, salah seorang anggota tim penasihat hukum pemohon PK, Achmad Michdan, meminta waktu kepada majelis hakim karena Ba'asyir ingin menyampaikan kronologi kesimpulan.

Terkait dengan hal itu, majelis hakim mengabulkan. (baca: Sidang PK, Abu Bakar Baasyir Mengaku Tak Tahu Ada Latihan Militer di Aceh)

Saat menyampaikan kronologi kesimpulan, Ba'asyir mengatakan bahwa latihan senjata dalam Islam hukumnya adalah wajib sesuai dengan perintah Allah, yakni mempersiapkan kekuatan untuk membela Islam.

Menurut dia, hal itu disebabkan musuh Islam dalam menyerang menggunakan senjata sehingga tidak cukup dihadapi dengan dakwah.

"Harus dihadapi dengan senjata. Maka, latihan senjata dalam Islam itu tujuan utamanya bukan untuk membunuh, melainkan untuk membela diri sehingga membunuh itu diusahakan sedapat mungkin dihindari," kata Ba'asyir.

Oleh karena itu, kata dia, berdasarkan dalil-dalil agama, latihan senjata di pegunungan di Aceh merupakan syariat Islam meskipun di sana-sini ada kekurangan.

Ia mengakui, jika sebelumnya sama sekali tidak mengetahui adanya latihan senjata di Aceh dan baru tahu setelah melihat dalam pemberitaan.

Setelah mempelajari kabar mengenai latihan senjata/militer di Aceh itu, dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut termasuk syariat Islam. Sebagai umat Islam, pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu merasa wajib untuk membantu semampunya.

Halaman:
Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com