Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Studi: Kematian Akibat PLTU Batubara Mencapai 6.500 Jiwa per Tahun

Kompas.com - 08/02/2016, 10:06 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut penelitian Universitas Harvard dan Greenpeace, penggunaan batubara sebagai sumber energi, selain mengakibatkan kerusakan lingkungan juga mengancam kesehatan manusia.

Angka estimasi kematian dini akibat PLTU batubara yang saat ini sudah beroperasi, mencapai sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia.

Angka ini diperoleh dari penelitian terhadap 42 Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Indonesia, belum termasuk proyek 35.000 Megawatt yang dicanangkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"PLTU Batubara tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polutan setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu udara kita dikotori dengan polutan beracun seperti merkuri, timbal, arsenik dan kadmium menyusup ke dalam paru-paru," ujar Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Hindun Mulaika, di Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Menurut penelitian tersebut, pembakaran batubara adalah salah satu kontributor terbesar polusi udara. Polusi udara menyebabkan peningkatan risiko kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan.

"Polusi udara adalah pembunuh senyap, menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia," ujar Hindun.

Dia pun menyayangkan rencana pemerintah membangun 35.000 MW pembangkit tenaga listrik yang 50 persennya masih menggunakan sumber energi batubara.

Seharusnya, pemerintah Indonesia harus menetapkan standar emisi untuk PLTU beroperasi dan yang akan datang hingga melindungi kesehatan masyarakat dan sejalan dengan kunci pertumbuhan ekonomi.

"Seharusnya ada regulasi dan komitmen meninggalkan penggunaan batubara. Ini bukan hanya soal perubahan iklim atau penyelamatan lingkungan, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat itu sendiri," katanya.

Lebih lanjut, Hindun menjelaskan bahwa penggunaan energi terbarukan memang membutuhkan investasi awal yang besar.

Namun, setelahnya pemerintah hanya perlu mengeluarkan biaya perawatan yang jauh lebih murah dan sangat bisa bersaing dengan sumber daya konvensional yang ada saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com