Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ingat Tragedi Talangsari?

Kompas.com - 07/02/2016, 21:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, hari ini, Minggu (7/2/2016) meluncurkan kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) bertajuk "Masih Ingat?" di Taman Suropati, Jakarta Pusat.

Di bawah guyuran hujan, mereka membentangkan spanduk dan poster bertuliskan #MasihIngat? sebagai simbol bahwa kampanye akan mulai dilakukan selama satu tahun ke depan.

"Kampanye ini merupakan lanjutan dari progam kampanye HAM yang sudah kami lakukan selama ini, seperti Melawan Lupa dan Human Love Human," kata staf Divisi Kampanye dan Jaringan Kontras, Nisrina Rahman.

Pesan yang dibawa tetap sama, agar masyarakat tidak lupa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang turut didengungkan adalah Tragedi Talangsari.

Tanggal 7 Februari 2016 sengaja dipilih untuk meluncurkan kampanye tersebut karena bertepatan dengan peringatan 27 tahun tragedi Talangsari yang hingga kini belum tuntas.

Dalam kesempatan yang sama Kontras juga meminta Pemerintah untuk mengusut kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Desa Talangsari, Lampung, 27 tahun yang lalu.

Peristiwa Talangsari terjadi pada 7 Februari 1989. Menurut rilis yang dikeluarkan oleh Kontras, saat itu telah terjadi penyerbuan ke desa Talangsari yang di pimpin oleh Danrem Garuda Hitam 043, Kolonel Hendropriyono.

Penyerbuan tersebut dilakukan atas dugaan makar ingin mengganti Pancasila dengan Al-Qur’an dan Hadits oleh jamaah pengajian Talangsari pimpinan Warsidi.

Akibatnya 246 orang jema’ah hingga kini dinyatakan hilang, perkampungan habis dibakar dan ditutup untuk umum.

Sampai sekarang korban dan keluarganya masih menghadapi stigma negatif sebagai teroris atau anti nasionalis.

"Padahal banyak dari mereka yang mengalami tekanan psikologis dan mental akibat rangkaian kekerasan saat dan setelah peristiwa," ujar Nisrina.

Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari cara dan menyusun agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam sembilan agenda prioritas Nawacita, Presiden juga berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Misal, kasus Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II, Penghilangan paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok dan Tragedi 1965.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com