Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/02/2016, 16:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menagih janji Presiden Joko Widodo yang mengaku akan menjelaskan secara rinci terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Hidayat merasa banyak masalah dalam proyek yang digagas Kementerian Badan Usaha Milik Negara tersebut sehingga penjelasan Presiden sangat diperlukan.

"Katanya akan menjelaskan dalam satu minggu. Ini satu minggu sudah lewat belum ada penjelasan dari beliau," kata Hidayat di Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Hidayat mengingatkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini menghabiskan dana hingga Rp 76 Triliun. BUMN Indonesia juga bekerjasama dengan BUMN China untuk mengerjakan proyek ini. (baca: SBY: Malu sama Rakyat kalau Antar-menteri Tidak Klop)

Oleh karena itu, pengerjaan proyek harus dilakukan dengan hati-hati. Namun, menurut Hidayat, yang terjadi justru sebaliknya.

"Sangat aneh proyek yang sudah ditandatangani dan di-groundbreaking oleh Presiden ternyata amdalnya belum selesai, perijinannya belum kelar. Hal yang seperti ini kan harus dikritisi," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Hidayat meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan proyek ini sebelum semua permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu. Proyek ini, kata Hidayat, tak boleh dipakasakan hanya karena Presiden sudah meresmikannya. (baca: SBY: Proyek Kereta Cepat itu Hakikatnya Pakai Uang Rakyat)

"Kalau ada yang kurang tepat mundur dulu, koreksi semuanya. Sesuai aturan hukum," ucapnya.

Presiden sebelumnya mengaku ingin menjelaskan rincian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pada pekan ini.

Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Jumat (29/1/2016). (baca: Pekan Depan, Jokowi Sampaikan Rincian Proyek Kereta Cepat)

"Nanti semuanya akan disampaikan detail dan rinci dari awal sampai akhir," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan, proyek kereta cepat telah melalui pembahasan mendalam selama beberapa kali.

Karena itu, proses pencanangan pembangunan atau ground breaking telah dilakukan pada 21 Januari 2016 di Bandung Barat, Jawa Barat. (baca: DPR Akan Minta Proyek Kereta Cepat Dihentikan jika Melanggar Aturan)

"Mengenai biaya, semuanya, mungkin minggu depan akan disampaikan secara teliti detail," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com