Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Jokowi Jaga Kedamaian Aceh

Kompas.com - 06/02/2016, 22:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo menjaga situasi damai di bumi Aceh. Permintaan yang sama juga ia sampaikan untuk tokoh masyarakat Aceh dan aparat terkait.

"Saya berharap pemerintah pusat di bawah pimpinan Pak Jokowi terus berikan bantuan dan dukungan untuk kedamaian Aceh," kata SBY, dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di kompleks rumah jabatan anggota DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (6/2/2016) malam.

SBY menuturkan, setelah tercapai perjanjian Helsinski pada 2005, situasi di Aceh kini semakin kondusif. Setelah mendapat kedamaian, kata SBY, Aceh harus bangkit mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk semua masyarakatnya.

"Semoga Aceh makin damai, berkembang bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar SBY.

"Teruslah perkuat hubungan. Damai sudah datang, saatnya mengejar kesejahteraan. Jangan mundur jauh ke belakang," sambung Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Dalam acara itu, hadir Wali Nangroe Malik Mahmud Al-Haytar, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan pejabat serta tokoh masyarakat Aceh lainnya.

Hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh ataupun yang berasal dari Aceh, serta ratusan masyarakat Aceh yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com