Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Merah Putih di Titik Nadir...

Kompas.com - 06/02/2016, 10:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelan tetapi pasti, sejumlah partai politik, yang sebelumnya memilih menjadi oposisi, kini beramai-ramai menjadi pendukung pemerintah.

Kekuatan politik yang dulu menguasai sebagian besar kursi parlemen bernama Koalisi Merah Putih (KMP) kini hampir tak bersisa. KMP ibarat peribahasa hidup segan mati tak mau.

KMP dibentuk pada Pemilu Presiden 2014. Saat itu, sejumlah partai politik bergabung menjadi satu dan mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa.

Calon presiden Prabowo Subianto secara resmi mendeklarasikan koalisi permanen Merah Putih di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ia pun diangkat sebagai pemimpin KMP, sementara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie didaulat menjadi Ketua KMP.

Adapun partai politik yang tergabung dalam KMP adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang.

(Baca: Kubu Prabowo-Hatta Yakin Golkar Tak Akan Loncat ke Kubu Jokowi-JK)

"Intinya, itikad tujuh partai ini ialah untuk melakukan kerja sama secara permanen mengawal NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah yang efisien, stabil, membawa perbaikan ke kehidupan bangsa dan negara," kata Prabowo dalam acara deklarasi Koalisi Merah Putih, di Tugu Proklamasi.

Sementara itu, partai-partai yang mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla juga tak mau kalah. Partai politik yang terdiri atas PDI-P, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan PKPI bergabung membentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

(Baca: Prabowo: Jangan "Negative Thinking" Koalisi Merah Putih Akan Pecah)

Dalam perjalanannya, KMP yang kalah dalam pemilu presiden menyatakan akan memegang fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. KMP akan siap mendukung kebijakan yang pro rakyat. Namun, sebaliknya, mereka akan mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat.

Namun, di balik dalih pengawasan itu, KMP justru dinilai menggunakan mayoritas kekuasaan di legislatif untuk menjegal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal ini terlihat dalam sengitnya pertarungan memperebutkan kursi pimpinan MPR hingga DPR.

Selanjutnya: Suksesi dan perubahan haluan

Halaman:


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com