Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Sutiyoso Ajak Anggota OPM Jalan-jalan ke Jakarta

Kompas.com - 01/02/2016, 16:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso membenarkan ada 10 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Jakarta.

Kesepuluh anggota OPM itu akan diajak berkeliling Jakarta. Sutiyoso menjelaskan, mereka akan melihat pembangunan di Ibu Kota.

(Baca: 500 Anggota Kelompok Bersenjata di Papua Diberi Pekerjaan)

Ia berharap, anggota lain yang masih bergabung dengan OPM dapat menyerahkan diri dan kembali berjanji setia pada NKRI.

"Dibawa jalan-jalan, supaya mereka tahu seperti itu pembangunan nanti di Papua," kata Sutiyoso, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Sutiyoso mengatakan, 10 anggota OPM ini ingin menyelesaikan masalah secara damai karena meniru cara pemerintah menangani kelompok bersenjata di Aceh pimpinan Din Minimi.

(Baca: Sutiyoso: 10 Anggota OPM ke Jakarta seperti Efek Domino Din Minimi)

Syarat yang diajukan 10 anggota OPM ini dianggap Sutiyoso dapat dengan mudah dipenuhi Pemerintah Indonesia.

Namun, ia tak menyebut secara tegas apakah 10 anggota OPM ini juga akan mendapatkan amnesti dari pemerintah seperti halnya Din Minimi.

Sutiyoso mengatakan, salah satu tuntutan 10 anggota OPM itu adalah meminta pemerintah menyediakan perumahan rakyat.

"Selama ini tuntutannya sederhana saja. Dia ingin dibikinkan rumah rakyat. Memang itu sudah ada program di kabupaten untuk masalah itu," ujar Sutiyoso.

Sebanyak 10 anggota OPM yang menyerah serta menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tiba di Jakarta setelah berangkat sejak Jumat (28/1/2016) lalu didampingi Bupati Puncak Jaya.

Selain bertemu Sutiyoso, rombongan juga akan jalan-jalan ke beberapa tempat wisata seperti Taman Mini Indonesia Indah, Monas, Ancol, hingga ke Taman Safari.

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengaku sudah mengetahui rencana kedatangan 10 anggota OPM yang menyatakan diri bergabung dengan NKRI itu. Menurut dia, hal itu merupakan sesuatu yang positif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

RPP Non-ASN Dibahas, Menpan-RB: Harus Adil untuk Semua Pihak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com