IPW Kritik Pengamanan oleh Polda Sumut dalam Bentrokan Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengkritik pengamanan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam bentrokan organisasi masyarakat yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (30/1/2016).

Kepolisian dinilai gagal mengantisipasi dan meredam aksi massa, sehingga mengganggu keamanan warga sekitar.

"Akibatnya, kedua kelompok massa tidak terkendali dan bersikap seenaknya, membuat resah masyarakat serta mengganggu situasi kamtibmas di daerah tersebut," kata Neta melalui keterangan tertulis, Minggu.

Berdasarkan kronologis yang didapatkan IPW, bentrokan terjadi akibat kepolisian membiarkan salah satu kelompok melakukan konvoi tanpa ada pengawalan aparat keamanan.

Padahal, salah satu kelompok tersebut diketahui sering terlibat bentrok dengan kelompok ormas lain. Selain itu, konvoi tersebut juga melibatkan 160 orang, 10 mobil, dan 60 sepeda motor.

Menurut Neta, sepantasnya konvoi yang dilakukan di pusat bisnis Kota Medan tersebut mendapat pengawalan polisi.

Neta mengatakan, Kapolda Sumut dan Kapolresta Medan seharusnya mampu bertindak tegas menyapu bersih oknum-oknum yang menjadi provokator bentrokan.

Menurut Neta, kejadian ini sebaiknya menjadi masukan bagi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mengevaluasi kinerja pejabat Kepolisian di Sumatera Utara.

Pada Minggu pagi, aparat Kepolisian Resor Kota Medan telah mempertemukan pemimpin Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya (IKP) setelah anggota kedua organisasi itu bentrok pada Sabtu malam.

Kepolisian telah melakukan mediasi antara ketua organisasi kepemudaan (OKP) yang bertikai tersebut. Selain itu, polisi juga menjaga ketat posko kedua organisasi.

Berdasarkan kronologi polisi, bentrokan antara kedua organisasi kepemudaan itu dipicu oleh persinggungan, ketika anggota kedua organisasi hendak mengikuti pelantikan pengurus dengan massa Pemuda Pancasila di Lapangan Benteng dan massa IPK di kawasan Medan Denai.