JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy dan Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz diminta merelakan dan melepas posisi ketua umum demi persatuan partai berlambang Kabah tersebut.
Jika memang muktamar islah jadi digelar, keduanya disarankan untuk tidak ikut bersaing lagi.
"Djan Faridz tidak nyalon lagi, Romy juga tidak. Kalau begitu, adil dong," kata anggota Fraksi PPP Syaifullah Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/1/2016).
Menurut Tamliha, metode ini sudah berhasil dipraktikkan oleh Partai Golkar.
Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie dan Ketua Umum hasil Munas Jakarta Agung Laksono sepakat untuk tak maju lagi dalam munas yang akan segera digelar.
"Golkar walau pahit tetapi sudah mengarah ke sana (islah). Kalau PPP ini masih pahit," ucap Tamliha.
Tamliha pun bersyukur Romy dan Djan sudah melakukan pertemuan perdana pasca-konflik. Pertemuan itu dilakukan kemarin malam.
Dia berharap keduanya segera menggelar pertemuan lanjutan untuk membicarakan teknis islah.
Menurut dia, saat ini yang paling tepat adalah mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Muktamar Bandung 2009 dan segera menggelar muktamar islah.
"Semalam itu belum ada pembicaraan sama sekali soal islah. Orang berdiplomasi kan tidak to the point," ucap Wasekjen PPP hasil Muktamar Bandung ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.