Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Muda Golkar: Penentuan Panitia dan Peserta Paling Krusial Jelang Munas

Kompas.com - 29/01/2016, 13:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui bahwa penentuan panitia dan peserta musyawarah nasional luar biasa (munaslub) adalah saat yang paling krusial.

Jika tidak dilakukan dengan adil, penentuan panitia dan peserta munaslub dapat menjadi persoalan baru.

"Saya setuju, titik paling krusial adalah penetapan panitia dan peserta munas," kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/1/2016).

Menurut Doli, penentuan panitia munaslub sebaiknya ditentukan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Misalnya, diputuskan dengan baik melalui rapat pleno atau rapat harian.

(Baca: Generasi Muda Golkar Minta Rehabilitasi Semua Kader yang Dipecat Selama Konflik)

Guna menciptakan suasana demokratis yang dapat mengurangi tensi politik, panitia munas haruslah kader terbaik yang melibatkan kedua kubu. Selain itu, panitia munas harus mampu menunjukan netralitas, objektivitas, dan memiliki kemampuan berorganisasi.

Sementara untuk peserta munaslub, jika konsisten dengan SK kepengurusan Riau pada 2009, maka para peserta adalah DPD I dan II yang dibentuk dalam Munas Riau.

(Baca: SK Menkumham Keluar, Saatnya Golkar Pilih Ketum Baru)

Dalam hal ini, peserta termasuk kader-kader yang mengalami pemecatan selama konflik internal berlangsung.

"Lahirnya Munas Ancol karena ada DPD yang dipecat, maka mereka harus dipulihkan. SK Riau pada 2012 memudahkan kita dalam menyusun kepanitiaan dan peserta munaslub," kata Doli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com