Jika tidak dilakukan dengan adil, penentuan panitia dan peserta munaslub dapat menjadi persoalan baru.
"Saya setuju, titik paling krusial adalah penetapan panitia dan peserta munas," kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/1/2016).
Menurut Doli, penentuan panitia munaslub sebaiknya ditentukan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Misalnya, diputuskan dengan baik melalui rapat pleno atau rapat harian.
(Baca: Generasi Muda Golkar Minta Rehabilitasi Semua Kader yang Dipecat Selama Konflik)
Guna menciptakan suasana demokratis yang dapat mengurangi tensi politik, panitia munas haruslah kader terbaik yang melibatkan kedua kubu. Selain itu, panitia munas harus mampu menunjukan netralitas, objektivitas, dan memiliki kemampuan berorganisasi.
Sementara untuk peserta munaslub, jika konsisten dengan SK kepengurusan Riau pada 2009, maka para peserta adalah DPD I dan II yang dibentuk dalam Munas Riau.
(Baca: SK Menkumham Keluar, Saatnya Golkar Pilih Ketum Baru)
Dalam hal ini, peserta termasuk kader-kader yang mengalami pemecatan selama konflik internal berlangsung.
"Lahirnya Munas Ancol karena ada DPD yang dipecat, maka mereka harus dipulihkan. SK Riau pada 2012 memudahkan kita dalam menyusun kepanitiaan dan peserta munaslub," kata Doli.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.