Menunggu Dukungan Konkret Golkar kepada Pemerintah...

Namun, ia menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi cara Golkar dalam menyelesaikan persoalannya.

"Kami tidak ingin membedakan Golkar Ancol maupun Golkar Bali. Mudah-mudahan bisa cepat selesai dan pemerintah sungguh terbantu dengan kerja sama di parlemen," kata Pramono Anung, di Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan juga mengungkapkan hal yang sama.

Luhut membantah jika pemerintah disebut ikut memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan munaslub Golkar.

"Tidak ada," kata Luhut.

Golkar kubu Aburizal Bakrie berkomitmen mendukung pemerintah. Perubahan sikap politik ini diputuskan pada rapinas beberapa hari lalu.

Pemerintah merespons dukungan Golkar dengan cepat. Melalui SK Menkumham, kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 diperpanjang.

Perpanjangan ini diberikan agar Golkar memiliki kepengurusan sah dan leluasa menggelar munaslub untuk menyelesaikan prahara internalnya.

Dalam kepengurusan hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie menjabat ketua umum, Agung Laksono wakil ketua umum, dan sekretaris jenderal dijabat oleh Idrus Marham.

Kepengurusan inilah yang akan menyiapkan munaslub bersama tim transisi yang di dalamnya terdapat tokoh senior seperti Jusuf Kalla serta BJ Habibie.

Dinamika antara pemerintah dan Golkar ini memunculkan spekulasi. Jokowi dan Golkar ditengarai memiliki kesepakatan besar jika perombakan kabinet dilakukan.

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo membenarkan Aburizal telah merekomendasikan sejumlah nama untuk duduk dalam kabinet Jokowi.

"Pak Ical (Aburizal) sudah siapkan nama, tapi saya enggak tahu siapa namanya," ujar Bambang.

Tetapi, Pramono Anung langsung menepis pernyataan Bambang. Ia mengatakan bahwa tidak ada nama yang diajukan Aburizal untuk dijadikan menteri, dan Jokowi belum memberikan sinyal sol itu.

"Tidak ada. Tapi pemerintah menghargai keputusan formal (mendukung pemerintah) dalam Rapimnas Partai Golkar," kata Pramono.

Dukungan Golkar terhadap pemerintah akan mengubah konstelasi politik khususnya di parlemen.

Kehadiran Golkar membuat kursi partai pendukung pemerintah di parlemen menjadi dominan. Politik sungguh sangat dinamis.

Golkar yang saat Pilpres 2014 berseberangan dengan partai pendukung Jokowi kini mengambil sikap politik berbeda. Akan konkretkah dukungan Golkar untuk pemerintah? Kita tunggu saja.