JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Melki Laka Lena, mengharapkan peran Tim Transisi Partai Golkar untuk mengawal pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar.
Penyelenggaraan Munaslub Golkar dapat segera dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan surat keputusan yang mengaktifkan kembali pengurus Golkar hasil Munas Riau.
Menurut Melki, SK Menkumham itu sudah sejalan dengan kesepakatan yang dibuat antara dua pimpinan pengurus Golkar, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, serta Ketua Tim Transisi Golkar Jusuf Kalla.
SK tersebut akan menjadi jembatan bagi kedua belah pihak untuk menyelenggarakan munaslub bersama.
"Prinsip SK Menkumham tersebut demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan untuk menjadi basis proses penggabungan ini. Untuk mengawal agar berjalan pada relnya, Tim Transisi yang merupakan produk Mahkamah Partai perlu aktif terlibat," kata Melki melalui pesan singkat, Kamis (28/1/2016).
Ia mengingatkan agar DPP Partai Golkar membuka diri dan mengajak kedua belah pihak untuk secara aktif mempersiapkan munaslub. Sebab, SK yang berfungsi untuk memperpanjang DPP Golkar hasil Munas Riau itu hanya bisa efektif apabila kedua belah pihak dilibatkan.
"Dalam prosesnya, DPP PG membuat pleno untuk menetapkan panitia munas, materi munas, waktu, dan tempat, termasuk aturan main munas dan tata cara pemilihan," kata dia.
Melki menyebutkan, baik Agung maupun Aburizal telah menjalin komunikasi di antara keduanya. Dalam waktu dekat, kedua bos partai berlambang pohon beringin itu akan segera bertemu untuk membahas munaslub.
"Rencana minggu depan keduanya mau ketemu dan bahas lagi soal proses penyatuan Golkar pasca-SK Menkumham terbit," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.