Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Minta Golkar Ambil Jatah yang Lain

Kompas.com - 28/01/2016, 10:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding meyakini, bergabungnya Partai Golkar ke pemerintahan tidak akan mengurangi jatah menteri dari partainya.

Menurut dia, masih banyak pos lain yang bisa diberikan untuk Golkar.

"Masih banyak yang bisa dikurangi yang lain," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1/2016).

(Baca: Menuju Koalisi Gemuk Jokowi-JK, Musibah atau Berkah?)

Karding menyambut baik bergabungnya Partai Golkar ke barisan pendukung pemerinahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Ia menilai, dukungan dari Partai Golkar bisa menambah kekuatan politik. Walaupun, hal ini akan membuat kekuatan oposisi menjadi lemah sehingga kekuatan check and balances berkurang.

(Baca: Pemerintah Ingin Golkar Bersatu dan Beri Dukungan Konkret)

"Tapi bagi kami pendukung pemerintah senang-senang saja karena pemerintah kuat, kita enggak capek. Soal jatah-jatah Pak Jokowi saya kira proporsional, siapa bekerja siapa yang tidak bekerja," ujar Anggota Komisi III DPR ini.

Sekarang, lanjut Karding, situasi politik akan sangat tergantung dengan kepiawaian Jokowi mengkonsolidasikan kekuatan.

Jika koalisi yang gemuk dapat dikontrol dengan baik, maka kerja pemerintah bisa berjalan dengan baik pula.

"Teorinya semakin banyak dukungan semakin baik bagi presiden," kata dia.

(Baca: PDI-P: Jokowi Harus Pintar Kelola Dukungan Parpol)

Dapat jatah

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mengklaim pihaknya menerima sinyal akan mendapatkan jatah menteri.

"Sinyal-sinyal kan sudah lama. Sinyal dari istana lah," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Meski dukungan ke pemerintah baru dideklarasikan dua hari lalu, menurut Bambang, sinyal ini sudah datang saat Golkar kubu Aburizal mulai membuka opsi bergabung dengan pemerintah, awal Januari lalu.

Namun, dia enggan menyebutkan siapa orang Istana yang memberikan sinyal itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com