Tim Transisi Diminta Awasi Manuver Politik Aburizal di Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Transisi Partai Golkar diminta untuk mengawasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan digelr paling lambat Juni 2016.

Pengawasan Tim Transisi dianggap penting untuk mengawasi apakah ada manuver yang dilakukan Aburizal Bakrie dalam penyelenggaraan munaslub ini.

"Apakah ARB dan Kubu Munas Bali benar-benar berjiwa besar untuk menyelesaikan konflik atau keputusan (menggelar munaslub) itu hanya sebagai upaya membuat manuver politik baru dengan bungkus munas namun tetap ingin menguasai sendiri kepemimpinan partai?" kata anggota Poros Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/1/2016).

Doli menilai, keputusan kubu Aburizal menggelar munaslub bisa digambarkan sebagai sebuah akhir yang baik dalam tahap menyamakan pandangan bahwa munas adalah jalan terbaik.

Namun, tantangannya adalah apakah Munas yang akan dilaksanakan memiliki semangat rekonsiliasi, kebersamaan, dan menyatu antar kedua kubu atau tidak.

"Di sinilah pentingnya keberadaan Tim Transisi yang tidak bisa diabaikan keberadaannya sebagai produk Mahkamah Partai yang dijamin Undang-Undang Parpol dan Putusan PN Jakpus dan Jakbar sebagai dasar legalitasnya," ucap Wasekjen Golkar hasil Munas Bali ini.

Doli meyakini Tim Transisi yang dipimpin Jusuf Kalla dan tokoh senior Golkar lainnya bisa secara objektif melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan munas.

Sebagai tahap awal, dia meminta Tim Transisi segera menetapkan waktu dan tempat munas, panitia penyelenggara munas, dan menetapkan peserta munas.

"Formasi itulah yang saat ini paling ideal bagi proses menuju penyelesaian konflik dan penyatuan kembali Partai Golkar," ucap Doli.

Selain kepada Tim Transisi, menurut dia, kunci sukses penyelenggaraan munas juga ada di tangan pemerintah.

Menurut dia, yang paling memenuhi rasa keadilan dan kebersamaan adalah apabila pemerintah memberi legalitas sementara bagi DPP Hasil Munas Riau 2009 untuk menyelenggarakan munaslub.

Sebab, dalam kepengurusan tersebut terdapat kubu dari Munas Ancol dan Munas Bali.

"Sinyal itu (pengesahan Munas Riau) juga sudah disampaikan pemerintah melalui pidato Pak JK dan pernyataan Menkumham," ucap Doli.

Keputusan menggelar munaslub diambil dalam rapat pimpinan nasional yang digelar kubu Aburizal Bakrie di JCC Senayan, Jakarta, 23-25 Januari 2016.

Sempat terjadi perdebatan oleh peserta rapimnas, namun semua sepakat untuk mengembalikan keputusan penyelenggaraan munaslub kepada Aburizal.

Aburizal pun memutuskan Munaslub perlu digelar untuk persatuan Golkar.

Jusuf Kalla yang hadir dalam penutupan Rapimnas memastikan mendukung munaslub selama diselenggarakan bersama kubu Agung.

Aburizal sendiri mengaku tidak akan maju dalam Munaslub tersebut. Namun muncul rencana Aburizal akan didaulat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar dan wewenangnya akan diperluas.