Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton Tolak Minta Maaf, Nasdem Akan Tempuh Jalur Hukum

Kompas.com - 22/01/2016, 11:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR, Johnny G Platte, menyesalkan sikap anggota Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, yang menolak meminta maaf atas somasi yang dilayangkan fraksinya.

Jika Masinton tak mengubah sikapnya sampai batas waktu yang ditentukan, maka sesuai dengan surat somasi yang telah dikirimkan, Nasdem akan melakukan langkah hukum dan langkah-langkah lainnya yang dianggap perlu.

"Yang bersangkutan harus mencabut kembali pernyataannya dan minta maaf dalam waktu 3 x 24 jam (setelah surat diterima)," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2016).

Surat somasi itu dilayangkan Fraksi Nasdem kepada pimpinan Fraksi PDI-P pada 21 Januari. (Baca: Tak Terima Sikap Masinton Pasaribu, F-Nasdem Somasi PDI-P)

Dalam surat tersebut, Nasdem mengaku keberatan dengan sikap Masinton dalam rapat Komisi III pada 20 Januari, yang mengingatkan Jaksa Agung Prasetyo bahwa dalam kasus-kasus Freeport dan Mobile 8 terdapat pertarungan antar-geng dan dalam kasus Mobile 8 ada pertarungan Surya Paloh dan Hari Tanoesoedibjo.

"Kami memahami UU dan sangat menghormati hak bicara anggota DPR RI. Namun, kami menolak fitnah dan imajinasi politik yang tanpa dasar, apalagi penyebaran fiksi yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh angggota DPR RI," ucap Platte.

"Kami sudah menyampaikan surat secara formal, dan Nasdem sangat serius," tambah anggota Komisi XI DPR ini.

Masinton sebelumnya mengaku telah menerima surat keberatan yang dilayangkan Fraksi Partai Nasdem. (Baca: Masinton Pastikan Tak Akan Minta Maaf ke Nasdem)

Meski demikian, ia menegaskan tak akan meminta maaf kepada Nasdem atas pernyataan yang ia lontarkan.

"Saya tidak akan menyampaikan permohonan maaf apa pun karena itu prinsip yang dijamin UU," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (21/1/2016).

Menurut dia, hal yang disampaikan saat rapat dengar pendapat kemarin hanya bersifat normatif. Bahkan, menurut dia, Nasdem seharusnya menghargai perbedaan pendapat yang ia sampaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com