Kemenag Didesak Segera Pastikan Jumlah Kuota Haji 2016

Dengan adanya kejelasan soal kuota haji, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera mengesahkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

"Kuota haji itu sangat penting dalam pembahasan BPIH. Misalnya, berapa jumlah pemondokan, katering, dan transportasi yang dibutuhkan sangat terkait dengan jumlah kuota tersebut," tutur Saleh melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/1/2016).

"Tanpa kuota yang jelas, pembahasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji) akan didasarkan pada asumsi-asumsi umum," sambungnya.

Adapun terkait BPIH, Saleh menambahkan, Kemenag juga didesak agar segera menyelesaikan evaluasi penggunaan BPIH tahun 2015. Pasalnya, hal tersebut terkait pula dengan waktu dimulainya pembahasan BPIH 2016.

Ia menuturkan, sejauh ini Kemenag hanya melaporkan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji secara kualitatif.

"Sampai sekarang, Komisi VIII belum mendapat laporan total anggaran yang dipakai Kemenag dalam penyelenggaraan haji 2015. Sementara, kalau mau membahas BPIH 2016, tentu kami perlu berkaca pada evaluasi tahun lalu," imbuhnya.

Selain itu, Komisi VIII juga mendesak Kemenag agar kuota seseorang yang meninggal dunia sebelum berangkat haji diberikan kepada keluarganya yang sudah mendaftar dan memiliki nomor porsi.

Terkait hal ini, lanjut Saleh, Kemenag tengah melakukan kajian agar status keluarga yang akan menggantikan menjadi jelas. Sistem rekrutmen petugas haji juga tak luput dari pantauan Komisi VIII.

Kemenag diminta memperbaiki sistem rekrutmen petugas haji lantaran ditemukan ada banyak petugas haji yang tidak bertugas secara benar.

"Dalam konteks itu, Kemenag diminta untuk mempertimbangkan menambah kuota petugas dari TNI/Polri, mengingat arena kerja yang semakin sulit seiring dengan pertambahan jumlah jamaah haji," ungkapnya.

Komisi VIII juga mendesak agar pembayaran asuransi regular yang dikelola pemerintah dan juga janji santunan yang dijanjikan pemerintah Saudi bagi korban crane di Mesjidil Haram.

Menurut Saleh, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin telah melaporkan bahwa pengurusan asuransi reguler sudah hampir rampung.

Sedangkan terkait santunan, Kemenag sudah menyampaikan data jamaah yang menjadi korban crane sesuai dengan yang diminta pemerintah Arab saudi. Sayangnya, belum ada jawaban dari pemerintah Saudi terkait kapan santunan tersebut direalisasikan.

"Namun, Kemenag berjanji akan terus mem-follow up sampai santunan tersebut benar-benar direalisasikan," kata Saleh.