Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamanan Istana Diperketat Personel Paspampres Bersenjata Lengkap

Kompas.com - 18/01/2016, 14:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamanan Presiden Joko Widodo diperketat pasca-kejadian teror penembakan dan bom di kawasan sekitar Sarinah, Kamis lalu.

Pengetatan keamanan tampak di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Peningkatan pengamanan Presiden ini sudah terlihat sejak Presiden Jokowi menghadiri penandatanganan kontrak kegiatan strategis Kementerian Perhubungan tahun 2016 di Gedung Kemenhub, Jakarta Pusat.

Di dalam ruang acara, tampak beberapa personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga dengan pakaian lapangan dan senjata lengkap.

Sama halnya dengan pengamanan di Kompleks Istana Kepresidenan. Peningkatan keamanan sudah terasa sejak memasuki kompleks Istana melalui pintu gerbang Kementerian Sekretariat Negara.

Semua kendaraan yang masuk diperiksa secara detail. Pengemudi yang tidak memiliki kartu pegawai Setneg atau Istana diminta menunjukkan kartu identitas seperti KTP.

Jumlah personel Paspampres yang berjaga juga lebih banyak, termasuk ada penambahan pemeriksaan menggunakan metal detector.

Pada hari-hari sebelumnya, untuk mencapai Kantor Presiden atau Istana Negara harus melalui tiga pemeriksaan. Hari ini, untuk mencapai Kantor Presiden dan Istana Negara harus melalui empat pemeriksaan.

Pada hari-hari sebelumnya, personel Paspampres yang bertugas di Istana mengenakan pakaian batik dengan senjata laras pendek yang ditutupi pakaian.

Namun, hari ini, personel Paspampres yang bertugas di Istana mengenakan pakaian lapangan berwarna hitam, baret biru, beserta senjata laras panjang dan laras pendek.

Dinilai wajar

Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan wajar jika ada peningkatan pengamanan Presiden.

Alasannya adalah untuk mengantisipasi setelah terjadinya serangan teror di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016) lalu.

"Saya kira memang diperketat karena kemarin terlalu longgar. Jadi wajar kan," kata Teten, saat dikonfirmasi, Senin siang, di Kompleks Istana Kepresidenan.

Peningkatan keamanan di Istana mulai dirasakan tidak lama setelah terjadinya serangan teror di Jalan MH Thamrin. Personel Paspampres langsung menyisir seluruh area Istana menggunakan anjing dan mobil pelacak bom.

Namun, pada saat itu Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, peningkatan keamanan belum diikuti dengan penambahan jumlah personel keamanan.

"Kalau situasi begini (ada ancaman teror), ada pengamanan, tapi belum ada pasukan tambahan. Itu sudah ada protapnya dari Paspampres," kata Johan Budi SP, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com