Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Kadensus Usulkan Lembaga Khusus Pengawas Mantan Terpidana Terorisme

Kompas.com - 16/01/2016, 13:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, Irjen (Purn) Bekto Suprapto menilai, seharusnya ada lembaga khusus yang berfungsi mengawasi mantan narapidana.

Pasalnya, lanjut Bekto, sejumlah pelaku tindak pidana terorisme banyak yang merupakan residivis. (Baca: Pengamat Teroris: Polri dan Intelijen Indonesia Kecolongan)

Mereka dinilai dapat kembali melakukan kejahatan karena tak ada lembaga yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap mantan terpidana kasus terorisme tersebut.

"Pertanyaannya, siapa yang memonitor mereka setelah keluar dari lapas?" ujar Bekto dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (16/1/2016).

"Data intelijen, misalnya 100 orang sudah pulang, 100 itu siapa saja? Ke mana saja? Mereka tersebar dimana-mana, ini masalah. Kita suka sekali menggampangkan masalah," sambung Bekto.

Ia mencontohkan kasus terduga teroris Bado alias Abu Urwah alias Osama yang ditembak mati di Poso. Urwah, menurut Bekto, pernah ditangkap hingga tiga kali.

Jika ada lembaga pengawas khusus, maka menurut dia penangkapan pelaku tindak pidana terorisme akan lebih mudah dilakukan. (Baca: Dua dari Lima Pelaku Teror Bom Sarinah Berstatus Residivis)

Keberadaan sejumlah lembaga terkait, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kepolisian, TNI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) pun dinilai masih belum cukup.

"Tugasnya siapa, bagaimana yang harus dilakukan, tanggung jawab siapa (untuk memonitor). Itu masalah dan kita harus pikirkan," ujar Bekto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

PKB Buka Pendaftaran untuk Pilkada 2024, Selain Kader Juga Bisa Daftar

Nasional
Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com