Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta BIN Lebih Fokus dalam Antisipasi Ancaman Teror

Kompas.com - 15/01/2016, 17:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, menilai Badan Intelijen Negara (BIN) belum bekerja maksimal dalam menjalankan tugasnya terkait ancaman terorisme.

Penilaian ini setelah terjadinya tragedi teror yang melanda Ibu Kota kemarin, Kamis (14/1/2016).

Menurut Syarief, BIN terlalu banyak mengurusi hal lain, ketimbang fokus dalam melaksanakan tugas prioritas dan utamanya untuk menangkal terorisme dan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"BIN jangan hanya mengurusi yang bukan tugasnya. Seperti mengurusi orang-orang GAM yang turun gunung," kata Syarief di Kantor DPP Partai Demokrat, Senen, Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Ia pun mengakui jika BIN kecolongan, sehingga tragedi teror di simpang Sarinah terjadi. Terlebih, lanjut dia, sebelumnya telah ada informasi bahwa kejadian teror tersebut dirancang untuk dilakukan pada Desember lalu.

"Kalau dikatakan kecolongan, ya saya pikir memang kecolongan. Ini sesuatu yang sangat dirasakan rakyat bahwa seharusnya BIN lebih banya melakukan deteksi dini," ucapnya.

Syarief menambahkan, BIN harus lebih fokus dalam bekerja dan memaksimalkan kinerjanya. Ia menganggap kejadian kemarin adalah suatu hal fatal sehingga BIN diharapkan tak mengulang kesalahan yang sama.

"Ini pertaruhannya untuk bangsa dan negara. Integritas bangsa kita dan sedikit banyak (kejadian) ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," tutur Anggota Komisi I DPR RI itu.

Ketua DPR Ade Komarudin juga menyesalkan aksi teror yang terjadi di kawasan Sarinah, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dia menilai, aparat intelijen tidak siap dalam mengantisipasi serangan teror.

"Terus terang ini kita akui kebobolan intelijen negara, seharusnya bisa cepat diantisipasi," kata Ade dalam jumpa pers bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com